TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Temui Pj Wali Kota, KPU Makassar Ajukan Tambahan Anggaran Rp6 Miliar 

Anggaran pelaksanaan menyesuaikan kondisi pandemik COVID-19

Komisioner KPU Makassar bertemu PJ Wali Kota Yusran Yusuf. IDN Times/KPU Makassar

Makassar, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melakukan pertemuan dengan Penjabat Wali Kota Yusran Yusuf. Pertemuan berlangsung di posko gugus tugas COVID-19 Makassar, Kamis (18/6) petang.

Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengungkapkan, pertemuan bermaksud untuk menyampaikan usulan setelah pihaknya melakukan pencermatan dan restrukturisasi anggaran untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.

"Yakni dengan menghilangkan, mengurangi dan mengubah beberapa kegiatan yang mau tak mau sulit lagi dilaksanakan karena perubahan tatanan imbas dari pandemik (COVID-19)," ungkap Gunawan kepada sejumlah jurnalis, Kamis.

1. KPU Makassar sesuaikan skema teknis tahapan pelaksanaan pilkada

Komisioner KPU Makassar bertemu PJ Wali Kota Yusran Yusuf. IDN Times/KPU Makassar

Gunawan menjelaskan, proyeksi kebutuhan tambahan anggaran Pemilihan Wali Kota Makassar, sebelumnya diprediksi hanya sebesar Rp15 miliar. Rinciannya, Rp9 miliar kekurangan honor adhoc yang telah diajukan sebelum kondisi pandemik dan Rp6 miliar anggaran yang timbul akibat penambahan tempat pemungutan suara (TPS).

KPU Makassar terpaksa menyesuaikan skema teknis tahapan pelaksanaan pilkada mengingat kondisi pandemik yang saat ini terjadi. "Seperti misalnya, sosialisasi langsung, deklarasi damai, dan rakor-rakor yang potensial menimbulkan kerumunan. Dari hasil pencermatan itu, didapatkan angka tersisa anggaran yang dibutuhkan tinggal Rp 11 M," jelas Gunawan.

Kebutuhan di atas, lanjut Gunawan, kembali dicermati pihaknya dengan mengurangi satuan kebutuhan menyusul beberapa kegiatan sosialisasi yang juga ikut dikurangi. "Ditambah kami paham kondisi pemkot yang juga butuh banyak anggaran untuk mengatasi COVID-19. Sehingga akhirnya, kami mengajukan angka akhir penambahan anggaran Rp6,8 miliar."

Baca Juga: KPU Makassar Temukan Banyak Data Pemilih Bermasalah

2. Cegah kerumunan massa, jumlah TPS ditambah

Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar. IDN Times/Aan Pranata

Pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemik COVID-19 mengharuskan KPU Makassar menyesuaikan sejumlah hal. Salah satunya menambah jumlah TPS untuk mencegah kerumunan massa. "Ada pengurangan pemilih, tapi ada penambahan TPS, dari 2.099 TPS menjadi 2.390 TPS. Penambahan ini pasti juga berdampak pada penganggaran," kata Gunawan sebelumnya.

KPU Makassar juga sedang menginventarisir kebutuhan baru untuk menyesuaikan pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penyesuaian, kata Gunawan, mau tak mau berimbas pada restrukturisasi anggaran. "Pasti ada revisi (untuk anggaran). Selain diubah dan dihilangkan beberapa, juga muncul kebutuhan baru terkait COVID-19, misalnya APD dan lain-lain," ucapnya. 

Baca Juga: KPU Makassar Tak Ubah Target Partisipasi Pilkada di Tengah Pandemik 

Berita Terkini Lainnya