TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Soal Jual-Beli Pulau Lantigiang, Asdianti Kantongi Putusan PTUN

Permohonan tentang pendirian sarana wisata alam

Asdianti, wanita yang disebut-sebut sebagai pembeli Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar. Dok. IDN Times/Istimewa
Verified
Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Asdianti Baso, pembeli tanah di Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, yang sedang berpolemik, mengaku telah mengantongi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Direktur PT Selayar Mandiri itu mengajukan gugatan perdata ke PTUN pada 17 Januari 2020 lalu.

Dalam permohonannya, Asdianti menggugat Balai Taman Nasional Taka Bonerate Wilayah II Jinato terkait penerbitan izin teknis pendirian sarana wisata alam. Gugatan tersebut dikabulkan PTUN.

"Memutuskan, mengabulkan sepenuhnya permohonan saya untuk menindak lanjuti pertimbangan teknis pendirian sarana wisata alam," kata Asdianti membacakan putusan PTUN saat konfrensi pers di Makassar, Rabu (3/2/2021). 

Baca Juga: Ini Pengakuan Wanita yang Disebut Pembeli Pulau di Selayar

1. Pembeli menyebut penerbitan izin pendirian wisata dipersulit

Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar. Google Maps

Gugatan permohonan Asdianti teregistrasi dalam nomor perkara 3/P/FP/2020/PTUN.Mks. Sidang putusan digelar pada 25 Januari 2020. Dalam putusannya, PTUN memerintahkan agar pihak Balai TN Taka Bonerate menindaklanjuti permohonan Izin Usaha Pendirian Saran Wisata Alam (IUPSWA), sebagaimana yang dimaksudkan Asdianti Baso. 

Asdianti menjelaskan, permohonan dilayangkan ke pengadilan karena dia merasa bahwa surat izin pendirian wisata bungalo di Pulau Lantigiang dipersulit oleh TN Taka Bonerate. Terlebih, karena dia telah membeli tanah seluas 4 hektar dari pemilik tanah bernama Syamsul Alam, senilai Rp900 juta dan dipanjar Rp10 juta pada Mei 2019.

"Pihak balai ini mengeluarkan syarat-syarat untuk membuat izin sarana wisata alam. Saya penuhi semua izinnya. Saya tidak akan menuntut balik lagi, tapi tolong izin saya jangan dihalang-halangi," ungkap Asdianti. 

2. Asdianti tidak bisa mengurus sertifikat tanah di pulau

Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. https://www.takaboneratediveresort.com/index.php/joint-venture

Asdianti mengatakan, sejak tahun 2017 dia sudah mendapatkan informasi dari pihak Balai Taman Nasional Taka Bonerate bahwa Pulau Lantigiang bisa dimanfaatkan. Sejak saat dia, mulai mencari informasi mengenai orang-orang yang pernah mendiami pulau yang tidak berpenghuni itu. Dia juga berulang kali berkonsultasi dengan pihak balai terkait pendirian izin wisata. 

Selain di Pulau Lantigiang, Asdianti juga mengaku punya tanah di Pulau Latondu Besar. Dia mencoba mengurus sertifikat tanah di pulau tersebut namun ditolak  Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tidak dijelaskan alasan penolakan. "Itu pembuatan sertifikatnya dua kali ditolak," katanya. 

Baca Juga: Polres Selayar Segera Tetapkan Tersangka Kasus Jual Pulau Lantigiang

Topik:
pulau
taman nasional
selayar
sulawesi selatan
Berita Terkini Lainnya

MUI Sulsel Mengimbau Jemaah Haji Tidak Pamer Emas saat Pulang

Jokowi Batal Membuka Rakernas APEKSI di Makassar

Anggota Jemaah Haji Kloter 10 Debarkasi Makassar Meninggal di Pesawat

KPU Sulsel Telah Terima Semua Berkas Perbaikan Bacaleg dari Parpol

Bea Cukai Makassar Perketat Pengawasan usai Viral Emas Jemaah Haji

Rakernas APEKSI di Makassar Beri Panggung untuk Tiga Capres

Mobil Damkar Makassar Terbalik saat Hendak Tangani Kebakaran Rumah

Operasi Patuh di Makassar, Banyak Pengendara dapat Teguran

Tim Kemenparekraf Terpesona Desa Wisata Rinding Allo di Luwu Utara

Bendungan Pamukkulu di Takalar Siap Diresmikan Tahun Ini