TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Masalah Bansos COVID-19 Dominasi Laporan Warga di Ombudsman Sulsel

Ombudsman membuka layanan pengaduan selama masa pandemik

Ilustrasi penerima bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Verified
Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menerima banyak laporan masyarakat soal bantuan sosial yang kurang merata, selama masa darurat atau pandemik COVID-19. Aduan umumnya datang dari warga yang perekonomiannya terdampak pandemik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer mengatakan, Ombudsman menerima aduan lewat layanan yang dibuka secara daring. Namun dia belum bisa menyebutkan secara rinci jumlahnya, sebab belum memantau langsung menyusul masa bekerja dari rumah (WFH).

"Asisten saya yang mengolah datanya. Update-nya saya belum sebutkan, tapi intinya memang bansos itu yang paling banyak diadukan ke kita," Subhan kepada IDN Times, Selasa (2/6).

Baca Juga: Ombudsman: Penegakan Aturan PSBB Makassar Jangan Tebang Pilih  

1. Persoalan bansos mencuat sepanjang pelaksanaan PSBB di Makassar

ANTARA FOTO/Arnas Padda

Subhan mengatakan aduan warga soal pendistribusian bansos yang tidak merata mencuat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB diterapkan sejak 24 April hingga 22 Mei 2020 lalu.

Aduan yang masuk, Subhan menyebutkan, rata-rata datang dari warga yang terdampak pandemik tapi belum menerima bantuan. Terlebih saat itu masyarakat diimbau berdiam di rumah. Padahal saat itu Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial menyiapkan 60 ribu paket sembako.

"Waktu itu kan memang kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Seluruh aktivitas dibatasi dan tentu itu berdampak kepada seluruh sektor. Jadi persoalan itu (bansos) yang memang paling banyak dari yang lainnya. Dibandingkan sektor transportasi bahkan kesehatan," ucap Subhan.

2. Pemerintah dinilai kurang jeli membedakan kondisi pandemik dan non-pandemik

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Subhan menilai pemerintah kurang jeli membedakan kondisi antara bencana alam dengan pandemik COVID-19. Itu disebut salah satu alasan emngapa banyak masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan bantuan. 

"Perlakuan untuk pandemik dan bencana alam itu berbeda. Kalau bencana alam bansos diberikan kepada orang yang terkena dampak langsung atas dasar prihatin. Tapi kalau pandemik, adalah kompensasi yang diberikan kepada orang yang dipaksa untuk tinggal di dalam rumah," kata Subhan.

Artinya, Subhan melanjutkan, dalam situasi pandemik saat ini, seluruh masyarakat yang terdampak berhak mendapatkan bantuan yang seharusnya ditanggung oleh negara melalui pemerintah.

"Jangankan orang mampu, apalagi orang yang tidak mampu tidak mendapatkan dan pendistribusiannya tidak tepat sasaran," ucapnha.

Baca Juga: Polda Selidiki Dugaan Mark Up Bansos COVID-19 di Makassar

Topik:
Bantuan Sosial
makassar
ombudsman
sulawesi selatan
Bansos
COVID-19
Berita Terkini Lainnya

Anak di Maros Dicabuli Ayah Tiri saat Ibunya Bekerja

Hasil Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI Diserahkan kepada Tiga Bacapres

Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menhan Prabowo Subianto Bagi-Bagi Motor Trail di Makassar

Prabowo Mau Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro dari Makassar

Ditanya soal Pembangunan IKN, Anies Baswedan: Ada Masalah?

Di APEKSI, Ganjar Pranowo Ungkap Ingin Teruskan Program Jokowi

PLN Peduli Bantu Tingkatkan Literasi Anak di Pulau Sanane Pangkep

Mahfud MD: Tidak Semua Pelanggaran Bisa Membatalkan Hasil Pemilu