KPK Umumkan Rencana Geledah, ICW: Itu Konyol
KPK diminta kerja sama dengan Interpol untuk kejar Harun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng pihak Interpol dalam memburu dan menangkap tersangka Harun Masiku.
Harun Masiku yang sudah dipecat sebagai kader PDI Perjuangan itu terseret kasus dugaan suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Ini yang menjadi problem, seharusnya sekarang KPK bisa berkoordinasi dengan Interpol untuk menerbitkan red notice kepada yang bersangkutan," kata peneliti Divisi Hukum ICW Kurnia Ramadhana dalam kunjungannya di Makassar, Senin (13/1).
Harun disebut-sebut sebagai pemberi suap ke Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR.
Belakangan, Harun dikabarkan sedang tidak berada di wilayah Indonesia. Tertanggal 6 Januari 2020, Harun Masiku sudah berada di Singapura.
Baca Juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku Sudah ke Singapura Sejak 6 Januari
Baca Juga: Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar Biasa
Baca Juga: Dewas KPK Telah Berikan Izin Geledah untuk Perkara Suap KPU
1. ICW menilai revisi UU KPK persulit KPK
Kepada wartawan, Kurnia menilai, KPK terkesan mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti kasus dugaan suap yang menyeret Wahyu dan Harun tersebut. Contoh sederhana, imbuhnya, saat penyidik KPK "gagal" menggeledah kantor PDI Perjuangan.
"Dan kita menilai hambatan itu berasal dari UU KPK baru. Yang mana dulu penggeledahan itu bisa dilakukan cepat tanpa harus izin pengadilan negeri (PN) dulu. Tapi hari ini, dewan pengawas (Dewas) itu sendiri yang menjadi hambatan utama dari proses penegakan hukum di KPK," ucap Kurnia.
Selain itu, lanjut Kurnia, ada indikasi pelemahan di internal KPK yang dianggap sangat kuat. Kurnia bahkan tak habis pikir setelah membaca pemberitaan media massa di mana KPK mengumumkan rencana penggeledahan bakal dilaksanakan pekan ini. "Ini kan konyol. Karena pelaku korupsi akan berupaya untuk menyembunyikan atau bahkan menghilangkan barang bukti tersebut," katanya.
Sebelum revisi undang-undang, KPK tak pernah mengumumkan rencana penggeledahannya agar bisa mendapatkan barang bukti yang maksimal.
Baca Juga: Perjalanan "Kilat" DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU KPK