Comscore Tracker

Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar Biasa

Lahir dari hasil revisi UU KPK

Jakarta, IDN Times - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berlaku sejak 17 Oktober 2019 atau 30 hari setelah disahkan DPR. Salah satu poin yang dinilai aktivis antikorupsi bakal melemahkan komisi antirasuah itu adalah keberadaan Dewan Pengawas.

Ide pembentukan dewan pengawas ini sebenarnya sudah lama didengungkan dan sempat tak diwujudkan. Melalui UU KPK hasil revisi, DPR memberi kewenangan luar biasa kepada anggota dewan. 

Betapa tidak, kewenangan mereka tak hanya menggantikan posisi penasihat KPK, namun juga merambah ke pro justicia. Mereka berwenang mengeluarkan atau tidak izin untuk penyidik KPK dalam melaksanakan penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. 

Baca Juga: Perjalanan "Kilat" DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU KPK

1. Apa itu Dewan Pengawas KPK?

Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar BiasaANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Merujuk ke dalam UU baru KPK, Dewan Pengawas tertulis dengan jelas di Pasal 21 ayat (a), yang berbunyi: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang. 

Sementara, pasal yang khusus menjelaskan secara detail peran dan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas tertuang di  Pasal 37A-37G UU KPK hasil revisi. Pada poin persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas, hanya dicantumkan mereka tidak boleh anggota atau pengurus partai politik. Padahal, di dalam penjelasannya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga meminta agar anggotanya juga bukan berasal dari birokrasi atau militer. 

Pimpinan KPK saat ini, Laode M Syarif menegaskan bahwa anggota Dewan Pengawas menjadi posisi yang paling berkuasa di komisi antirasuah, namun bukan individu yang memiliki pengalaman di bidang hukum atau aparat penegak hukum. Ketika anggota DPR, Masinton Pasaribu menyebut KPK Hong Kong (ICAC) juga memiliki Dewan Pengawas, hal itu ditepis keras oleh Syarif. 

"Di dalam ICAC itu ada dua organ pengawas satu internal, satu lagi eksternal. Yang internal itu sama seperti Pengawas Internal di KPK, sedangkan yang eksternal, ada 28 orang seperti board. Tapi, mereka tidak diberi kewenangan untuk menandatangani surat pro justicia dengan mengizinkan penyadapan dan lain-lain," kata Syarif di program Mata Najwa yang tayang di Trans 7 pada Rabu (18/9). 

Berikut sejumlah kewenangan Dewan Pengawas KPK.

2. Dewan Pengawas berhak memberikan atau tidak izin bagi penyidik KPK untuk menyadap, menggeledah, dan, menyita

Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar Biasa(Ilustrasi penyadapan rawan bocor apabila ada Dewan Pengawas) IG Story ICW

Baca Juga: Aturan di UU Baru KPK Diduga Ingin Jegal Novel Baswedan 

Kewenangan ini menjadi salah satu yang dipermasalahkan aktivis antikorupsi. Dewan Pengawas berwenang memberi atau tidak memberi izin bagi penyidik untuk melakukan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan barang bukti. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, informasi mengenai upaya penyadapan dan penyitaan justru akan bocor lebih dulu kepada anggota DPR dan penyelenggara lainnya. 

"Pasti (ada kebocoran informasi). Memang sejak awal ini ada campur tangan eksekutif dan legislatif dalam penindakan KPK yang seharusnya bisa dilakukan secara independen oleh struktur di KPK yang sudah jalan dengan baik," kata Kurnia ketika dikonfirmasi pada Selasa (24/9). 

Ujung-ujungnya, pengusutan kasus menjadi terhambat. Sementara, menurut penyidik senior di KPK, HN Christian, penyadapan merupakan salah satu metode paling jitu untuk bisa membuktikan seorang penyelenggara negara korupsi. 

"Karena kalau dengan cara konvensional mengikuti orang dari satu tempat ke tempat lain, melihat minimnya tenaga KPK, maka itu akan sia-sia," kata Christian yang diunggah di akun media sosial Change.org pada (6/9) lalu. 

Ia menjelaskan penyadapan itu tidak bisa dilakukan ke sembarang orang dan atas dasar yang tidak kuat. Para penyidik KPK menyadap karena sudah ada laporan dari masyarakat dan diverifikasi buktinya. 

Sementara, di dalam aturan UU baru KPK, di dalam pasal 12B tertulis aksi penyadapan yang diizinkan oleh Dewan Pengawas dilakukan paling lama selama enam bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. 

2. Dewas berhak menyusun kode etik bagi pegawai dan pimpinan KPK

Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar Biasa(Kewenangan Dewan Pengawas KPK) IDN Times/Arief Rahmat

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewas yakni menyusun kode etik bagi pegawai dan pimpinan KPK. Hal ini menandakan pimpinan KPK bukan lagi individu tertinggi di komisi antirasuah.

Di dalam aturan sebelumnya, kode etik bagi pegawai disusun oleh pimpinan KPK. 

3. Dewan Pengawas harus menerima laporan jika ada penyidikan kasus di KPK yang dihentikan pengusutannya

Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar Biasa(Ilustrasi gedung KPK) IDN Times/Santi Dewi

Di dalam UU yang baru, KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Di sana tercantum ketentuannya, kasus-kasus yang bisa dikeluarkan SP3 yakni kasus yang pengusutannya tidak tuntas dalam waktu dua tahun. 

Pada pasal 40 juga tercantum, anggota dewan pengawas harus diberi tahu secara tertulis paling lambat satu minggu usai dikeluarkan SP3. Dokumen SP3 itu dapat dicabut, bila pimpinan KPK menemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, apabila KPK mengeluarkan SP3, maka komisi antirasuah wajib mengumumkannya ke publik. 

4. Membuat laporan mengenai kinerja KPK yang disampaikan kepada Presiden dan DPR

Dewan Pengawas KPK dan Kewenangannya yang Luar Biasa(Paripurna di DPR untuk mengesahkan RUU KPK) IDN Times/Irfan Fathurohman

Sebelumnya, pimpinanlah yang menyerahkan laporan setiap tahun mengenai kinerja KPK kepada DPR dan pemerintah. Namun, fungsi tersebut diambil oleh anggota dewan pengawas. 

Sementara, untuk kali pertama, anggota dewan pengawas akan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden RI. Lalu, siapa saja yang boleh diangkat menjadi anggota dewas? Di dalam UU baru pasal 69A tertulis individu yang mengisi posisi tersebut tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang terbatas dan telah berpengalaman paling sedikit 15 tahun. Calon anggota dewan pengawas tidak diizinkan berasal dari pengurus atau anggota partai politik. 

Masa jabatan anggota dewan pengawas yakni empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan. 

Baca Juga: [FOTO] RIP Komisi Antirasuah!

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya