Kisah Petugas Lapangan KPU, Dimarahi hingga Ditolak Warga
PPDP yang bertugas coklit disangka mendata bantuan COVID-19
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Beragam kejadian tidak terduga dialami sejumlah petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. PPDP tengah bertugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, yang berlangsung sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.
PPDP mendatangi rumah ke rumah untuk memastikan daftar pemilih akuntabel dan valid, jelang Pilkada Makassar 2020. Namun di lapangan mereka menghadapi sejumlah kisah haru biru, seperti yang disampaikan Komisioner KPU Makassar Endang Sari.
"Dimarahi warga karena dianggap pendata bantuan, ditutupkan pintu rumah, dan banyak lagi kendala yang dihadapi," kata Endang kepada wartawan di Makassar, Sabtu (25/7/2020).
Baca Juga: Verifikasi Faktual, Petugas KPU Disangka Data Bansos
1. Di medan yang berat, coklit terkendala masalah jaringan
KPU Makassar mengerahkan 2.088 PPDP untuk bertugas coklit. Mereka disebar pada 15 kecamatan se-Makassar. Tak terkecuali wilayah kepulauan di Kecamatan Sangkarrang, yang termasuk medan berat dan susah jaringan komunikasi.
"Di medan yang berat seperti di pulau perjuangannya juga luar biasa mencari signal untuk melaporkan hasil coklit," ucap Endang.
Sabtu ini PPDP menyisir sejumlah kawasan penduduk di Kota Makassar. Di kawasan yang terkendala jaringan komunikasi, petugas tetap berupaya agar perkembangan coklit dilaporkan secara berkala.
"Kita semua harus bersinergi untuk memastikan pemilih dilayani dengan terdaftar dalam data pemilih. Sehingga hak konstitusional warga untuk memberikan suaranya itu terpenuhi," Endang menjelaskan.
Baca Juga: KPU Makassar Tak Ubah Target Partisipasi Pilkada di Tengah Pandemik