Ini 3 Langkah Nurdin Abdullah yang 'Tak Sejalan' dengan DPRD Sulsel

2. Nurdin Abdullah hanya 15 menit hadiri rapat paripurna RAPBD 2019, Fraksi Golkar Walkout

Perbedaan pandangan Pemprov Sulsel dengan DPRD Sulsel dalam pembahasan RAPBD 2019, memang sudah mulai terlihat sejak pembahasan terkait draft dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel. Pembahasan selalu berlangsung alot, salah satunya karena Banggar kembali meminta TAPD untuk memperbaiki rincian perubahan anggaran sejumlah item dalam draft dokumen KUA-PPAS.  

Permintaan tersebut merupakan kedua kalinya, setelah Banggar juga pernah meminta hal yang sama kepada TAPD. Bahkan karena permintaan tersebut, rapat paripurna penandatanganan pengantar Nota Keuangan sempat urung digelar. Berkembang wacana bahwa alotnya pembahasan KUA-PPAS tersebut terkait dengan keberadaan TP2D Pemprov Sulsel yang dianggap ikut campur tangan dalam pembahasan itu. 

Hingga pada rapat paripurna pembahasan RAPBD 2019 yang digelar pada Rabu (21/11) kemarin, setelah tertunda beberapa kali, Nurdin Abdullah hanya hadir selama 15 menit. Sontak hal ini menimbulkan protes dari Fraksi Golkar, karena menganggap harusnya Nurdin hadir dan mendengar pandangan fraksi. 

"Sebenarnya hari ini sudah bisa selesai pembahasan dan jawaban andai gubernur atau wakil gubernur hadir. Padahal, sesuai dengan Pasal 142 ayat 5 gubernur atau wakil gubernur wajib hadir," ujar Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid kepada wartawan setelah fraksinya walkout.