TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Soal Kereta Api, DPRD Makassar Kecewa Pemprov dan BPKA Tak Hadiri RDP

BPKA sebut ada agenda lain yang bersamaan

Agenda rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Makassar untuk membahas soal lanjutan rencana jalur kereta api Makassar-Parepare segmen E di Makassar, Jumat (12/8/2022). IDN Times/Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Komisi C DPRD Kota Makassar seharusnya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) hari ini, Jumat (12/8/2022). RDP tersebut untuk membahas soal lanjutan rencana jalur kereta api Makassar-Parepare segmen E di Makassar.

Sayangnya perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak hadir sehingga RDP tidak jadi dilaksanakan. Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko, mengungkapkan kekecewaannya.

"Kami merasa sedikit kecewa karena kami telah mengundang beberapa instansi di jajaran pemerintah kota dan pengelola namun tidak hadir," kata Sangkala.

1. Mencari solusi soal polemik desain rel kereta apu

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko. IDN Times/Ashrawi Muin

Sangkala mengatakan RDP ini rencananya dilaksanakan untuk mencari titik tengah soal polemik desain kereta api. Pasalnya ada perselisihan antara Pemkot Makassar yang ingin rel melayang sedangkan Pemprov dan BPKA menegaskan rel tetap di darat.

"Sasaran yang ingin dicapai oleh DPRD kota Makassar khususnya komisi C adalah bagaimana mencari solusi. Karena ada informasi dari pemerintah kota bahwa pembangunan rel kereta api itu ada kesepakatan awal yaitu elevated," ucap Sangkala.

2. Khawatir ada pengembalian anggaran

Agenda rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Makassar untuk membahas soal lanjutan rencana jalur kereta api Makassar-Parepare segmen E di Makassar, Jumat (12/8/2022). IDN Times/Ashrawi Muin

Selain itu, Sangkala juga menyinggung tentang kemungkinan anggaran dikembalikan jika jalur kereta apu di Makassar itu tidak dibangun. Sebab jangan sampai polemik desain yang tidak menemukan titik temu menjadi penghalang pembangunan rel.

"Sebenarnya anggaran itu kalau memang pemerintah Kota Makassar maunya dilaksanakan tetapi bagaimana pun juga bisa dilaksanakan sementara pemerintah provinsi dan pengelola tidak hadir hari ini apa yang harus diperbuat oleh pemerintah kota," kata Sangkala.

Baca Juga: Polemik Desain Rel Kereta di Makassar, Anggota DPR: Awas Mangkrak!

Berita Terkini Lainnya