TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Pemprov Sulsel Segera Buka Lelang Jabatan 15 Eselon II

Tinggal menunggu restu KASN

Kegiatan coffee morning di Kantor Gubernur Sulsel. Senin (22/3/2021). Humas Pemprov Sulsel
Verified
Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berencana membuka lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) atau setara eselon II. 

Sebanyak 15 jabatan di lingkup Pemprov Sulsel akan dilelang dalam waktu dekat. Saat ini, 15 jabatan itu hanya dijabat oleh pelaksana tugas.

"Kemendagri sudah ada restu, termasuk juga dari dirjen, kami tinggal menunggu dari KASN. Mudah-mudahan tidak lama sehingga secara resmi, kita akan membuka lelang jabatan untuk pemprov sebanyak 15 jabatan," kata Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi, Rabu (24/11/2021).

1. Lelang jabatan akan menggunakan sistem online

Kepala BKD Sulsel Imran Jauzi. IDN Times/Asrhawi Muin

Pengumuman tentang lelang jabatan, kata Imran, diperkirakan akan keluar paling lambat pada pekan ini.

Saat ini persiapan lelang jabatan tengah dalam tahap uji coba aplikasi. BKD ingin pelaksanaan lelang jabatan Pemprov Sulsel tidak lagi berdasarkan dokumen fisik melainkan paperless. 

"Jadi nanti ini bisa mendaftar online di mana saja di kabupaten pun boleh, meng-upload dokumen yang diperlukan, dan inshaallah kami berharap proses ini bisa lebih cepat dilaksanakan," terang Imran.

Baca Juga: Hasil Lelang Jabatan Pemkot Makassar segera Dikirim ke KASN

2. Status pelaksana tugas akan ganggu pengambilan kebijakan

Rapat paripurna dengan agenda Penyerahan LHP BPK-RI Perwakilan Sulsel atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020 di kantor DPRD Sulsel, Jumat (28/5/2021). Humas Pemprov Sulsel

Pemprov Sulsel mempercepat lelang jabatan karena status pelaksana tugas dikhawatirkan akan menggangu pengambilan kebijakan. Sebab kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan urgen tidak bisa diambil oleh pelaksana tugas, apalagi menjelang pengesahan APBD Pokok 2022.

Kehadiran pejabat definitif di 15 jabatan ini sangat diperlukan karena mereka merupakan pengelola anggaran. Hal itu, menurut Imran, tentu berbeda jika jabatan hanya dijabat pelaksana tugas.

"Sehingga harapan juga teman-teman di DPR itu bahwa tidak mengawali tahun 2022 nanti ini sudah terisi semua sehingga ada akselerasi percepatan untuk semua program," katanya.

Baca Juga: 15 Jabatan Kosong, BKD Sulsel Isyaratkan Lelang Jabatan 

Topik:
jabatan
sulsel
ASN
Update me
Berita Terkini Lainnya

Makassar Investment Forum, 50 Kota Tawarkan Proyek ke Investor Asing

Ingat! Operasi Patuh Masih Berlangsung, Ini 8 Sasaran Pelanggaran

Ini Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI 2023 di Makassar

Pemuda di Makassar Ditikam usai Teriaki Istri Orang Janda Pirang

Relawan Ganjar Bekali Pemuda Bone Cara Pembuatan Pupuk Organik

Anak di Maros Dicabuli Ayah Tiri saat Ibunya Bekerja

Hasil Rekomendasi Rakernas XVI APEKSI Diserahkan kepada Tiga Bacapres

Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menhan Prabowo Subianto Bagi-Bagi Motor Trail di Makassar