Pemkot Lamban, Hotel-Restoran Makassar Gagal Dapat Hibah Rp48,8 Miliar

2. Rudy sebut tidak mudah mengeksekusi kebijakan

Soal apakah dana yang ada sekarang harus dikembalikan atau tidak, Rudy mengaku masih kurang paham. Namun menurutnya, di akhir tahun dana harus dikembalikan semua dan dimulai dari nol lagi. 

"Harus dinolkan lagi atau bagaimana saya tidak ngerti. Tetapi yang terpenting kita berharap 2021 ada lagi hibah karena ini betul-betul dibutuhkan oleh usaha pariwisata di Kota Makassar," kata Rudy.

Rudy mengaku pihaknya akan terus berupaya untuk memperjuangkan dana tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya di Kemenparekraf tapi juga ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Paling tidak, kata dia, pihaknya bisa menyampaikan ke Kemenkeu mengenai persoalan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memanfaatkan dana hibah. Sebab, tambah Rudy, di satu sisi daerah diberikan uang tapi di sisi lain diikutkan pula persyaratan-persyaratan yang begitu ketat untuk bisa menggunakannya.

"Ini kan harus diketahui supaya Kemenkeu bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam artian bahwa betul-betul kebijakan tersebut dapat bermanfaat dalam hal ini buat usaha-usaha pariwisata," kata Rudy.