Pegiat Mural Makassar Ajak Seniman Bikin Karya Lebih Banyak Lagi
Menghapus mural ciptakan momentum tepat seniman bersuara
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Topik tentang mural dan street art mencuat sebagai perbincangan hangat pada pekan lalu. Bukan hanya karena nilai seni yang terkandung di dalamnya, melainkan respons aparat dan lingkar dalam pemerintahan terkait hal itu.
Salah satunya "404: Not Found", yang menghebohkan publik. Mural di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, itu dihapus oleh aparat sebab dianggap mengganggu ketertiban. Hal serupa juga menimpa grafiti "Tuhan Aku Lapar" di Tigaraksa (Kab. Tangerang), mural "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" di Kabupaten Pasuruan, serta "Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan" di Ciledug (Kota Tangerang).
Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), secara terbuka mengkritik "404: Not Found" sebab dibuat tanpa mengantongi izin. Selain itu, para pembuatnya juga sempat dicari Polisi.
1. Argumentasi yang berkembang selama diskusi mural disebut cuma berputar pada aspek legalitas
Meski akhirnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Polri agar lebih "kalem" dalam menyikapi mural bermuatan kritik, beberapa pegiat seni mulai angkat bicara atas polemik ini. Salah satunya Muhammad Akram Sulaiman, salah satu anggota komunitas Extinction Rebellion di Makassar.
Akram, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa aspek legalitas lebih banyak menjadi sudut pandang dalam sepekan terakhir ketimbang cara memandang mural sebagai karya seni.
"Argumentasinya selama ini cuma dari sisi apakah ini legal atau tidak, menyerupai simbol negara atau tidak. Kita tidak pernah masuk ke topik tentang bagaimana menghargai suatu karya, melihat si seniman sebagai pekerja seni yang karyanya harus dihargai. Sangat kontras dengan di luar (negeri)," ungkapnya saat berbicara dengan IDN Times, Rabu (25/8/2021).
Baca Juga: Soal Mural Kritik Jokowi, Mahfud Tantang Masyarakat Buktikan
Baca Juga: Mural Kritik Dihapus Aparat, Demokrat: Ini Bukan Negeri Otoriter