TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Layanan e-KTP Makassar Lumpuh Gara-gara Wali Kota Langgar Aturan

Wali Kota akui salah

Ilustrasi e-KTP. (IDN Times/Aan Pranata)

Makassar, IDN Times - Layanan data kependudukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang nonaktif belakangan ini, ternyata bukan semata masalah koneksi ke pusat data atau server. Akses dari Kota Makassar memang sengaja ditutup oleh Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diketahui, beberapa hari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa melayani permohonan warga Makassar terkait data kependudukan. Layanan yang terdampak antara lain perekaman data dan perubahan data e-KTP dan kartu keluarga.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebut pemutusan akses merupakan sanksi terhadap Wali Kota Makassar. Ini terkait kebijakan Wali Kota yang mengganti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak dijelaskan kapan pemutusan akses berakhir.

"Kami putus karena Wali Kota Makassar melanggar undang-undang. Itu bukan kewenangan wali kota, jadi pelanggaran berat," kata Zudan melalui pesan teks kepada IDN Times di Makassar, Kamis (22/8).

Baca Juga: Layanan Kependudukan Lumpuh, Warga Makassar Tidak Bisa Urus e-KTP 

1. Kepala dinas dikembalikan kepada pejabat lama

Eks Kepala Dinas Dukcapil Makassar Aryati Puspasari (IDN Times / Aan Pranata)

Kemendagri menganggap Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Samad Suhaeb melanggar karena mengganti Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dari Aryati Puspasari. Aryati yang kembali ke Badan Penelitian dan Pengembandan Daerah (Litbangda) digantikan Kadis Dukcapil yang lama, yakni Nielma Palamba.

Pj Wali Kota, saat itu mengembalikan seribuan pejabat ke tempat semula berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab surat keputusan (SK) mutasi yang diteken Wali Kota sebelumnya Mohammad Ramdhan Pomanto dibatalkan karena dianggap melanggar aturan prosedur.

2. Penggantian kepala dinas harus disetujui Kemendagri

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Zudan menerangkan bahwa Wali Kota Makassar melanggar undang-undang tentang administrasi kependudukan. Dia menyebutkan, aturannya penggantian kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus melalui persetujuan Kemendagri.

Idealnya, menurut Zudan, Wali Kota mengusulkan nama calon pengganti kepada Kemendagri lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun yang memutuskan adalah Kemendagri.

"Saya sudah melayangkan teguran keras lewat surat kepada Penjabat Wali Kota Makassar," ucap Zudan.

Baca Juga: Gubernur Nurdin Resmi Lantik Iqbal Suaeb sebagai Pj Wali Kota Makassar

Berita Terkini Lainnya