Kasus ABU Tours Jadi Bahan Evaluasi Sistem Umrah di Tanah Air
Ilustrasi Ka'bah (ANTARA FOTO/REUTERS/Zohra Bensemra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makasar, IDN Times - Kasus penggelapan dan pencucian uang jemaah di perusahaan travel ABU Tours menjadi momentum bagi Kementerian Agama untuk menata sistem penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air. Perkara itu jadi pintu masuk untuk menyusun berbagai regulasi yang selama ini belum tersentuh.
Salah satu regulasi yang lahir berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, yang menjadi dasar baru tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Aturan ini memuat berbagai ketentuan untuk mengatasi celah akibat kekosongan hukum.
“Dulu harga belum diatur, begitu juga soal cabang, agen, berapa masa tunggu. Begitu ada (kasus) ABU Tours, semua sudah diatur, jadi kita akan mengawasi bersama,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kemenag Sulsel Kaswad Sartono di Makassar, Kamis (21/2).
1. Aturan baru cegah dana jemaah dialihkan untuk kepentingan lain
IDN Times / Aan PranataKaswad menerangkan bahwa PMA Nomor 8 Tahun 2018 menjadi jaminan bagi masyarakat untuk beribadah umrah dengan tenang. Salah satunya mengenai standar biaya minimum Rp20 juta per orang, yang disusun berdasarkan perhitungan matang. Standar ini mencegah permainan harga seperti ABU Tours yang berujung kesulitan finansial serta jemaah terlantar.
Peraturan baru juga mencegah uang setoran jemaah dialihkan oleh penyedia jasa umrah untuk kepentingan lain. Sebab, setiap jemaah hanya boleh dikenakan masa tunggu maksimal enam bulan sejak mendaftar.
“Dulu jemaah ABU Tours bisa menunggu sampai dua tahun. Ada potensi dana jemaah diputar untuk bisnis lain,” ujar Kaswad.
2. Ada paket umrah di bawah Rp20 juta? Segera laporkan
dailymail.co.ukUsai bergulirnya kasus ABU Tours, Kemenag Sulsel juga membentuk satuan tugas pembinaan, pengawasan, dan pencegahan kasus umrah. Kaswad menyebutkan, satgas beranggotakan berbagai unsur terkait seperti kepolisian, dinas pariwisata, dan otoritas penerbangan.
Satgas bekerja untuk menjemput laporan masyarakat dan memantau aktivitas perusahaan travel umrah di Sulsel. Jika didapatkan ada yang bermasalah, satgas segera menindak dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin.
“Kita harap peran media massa dan masyarakat. Kalau ada travel tidak resmi, laporkan. Termasuk jika ada harga di bawah standar, kita kejar,” kata Kaswad.
3. Belum ada penerbitan izin baru travel umrah
bbc.co.ukKasus ABU Tours bergulir setelah 96 ribu jemaah dari 16 provinsi gagal berangkat umrah. Bos perusahaan Hamzah Mamba telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Istrinya, Nursyariah Mansyur, tengah menanti vonis di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/2) hari ini. Begitu juga dengan dua terdakwa lain, yakni mantan manajer keuangan Muhammad Kasim serta komisaris perusahaan, Chaeruddin.
Kaswad mengatakan, izin penyelenggaraan travel umrah ABU Tours telah dicabut sejak kasusnya bergulir di Kepolisian. Sementara di sisi lain, Kemenag memutuskan moratorium izin baru.
Saat ini, di Sulsel terdapat 52 perusahaan penyelenggara travel umrah. Ditambah 22 kantor cabang perusahaan dari provinsi lain. “Saat ini penerbitan izin baru ditiadakan, untuk menyempurnakan sistem dan aturan. Belum ada batasnya moratorium sampai kapan,” kata Kaswad.
Baca Juga: Jemaah Umrah Terlantar, Istri Bos ABU Tours Menuntut Bebas
