Daftar via Online, Cara KPU Saring Calon Panitia Pilkada yang Gaptek
Ilustrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, KPU Kota Makassar memprioritaskan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang paham dengan penguasaan teknologi informasi (IT). Calon yang gagap teknologi atau gaptek siap-siap tersisih.
Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, pihaknya bakal menyaring orang yang paham IT sejak tahapan perekrutan panitia. KPU membuka penerimaan pendaftaran peserta pada 18-24 Januari 2020 melalui sistem daring atau online.
“Seleksi secara online dilakukan untuk melihat bahwa IT tidak menjadi sesuatu yang asing bagi mereka, para peserta rekrutmen,” kata Endang di Makassar, Kamis (16/1).
1. Panitia gaptek menghambat rekapitulasi di Pemilu 2019
IDN Times / Aan PranataKPU Makassar memutuskan menggunakan sistem perekrutan via online, setelah mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Saat itu, rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Makassar merupakan yang paling lambat se-Sulawesi Selatan. Itu kemudian turut mempengaruhi rekap di tingkat nasional.
Endang mengatakan, terhambatnya proses rekapitulasi, antara lain disebabkan banyak petugas yang gaptek. Padahal dalam bekerja, KPU dan jajarannya di tingkat panitia ad hoc tidak lepas dari pemanfaatan IT.
“Pada perekrutan kali ini kita tidak main-main. Kita juga sudah mendapat lampu hijau dari (KPU) Provinsi untuk menggelar seleksi melalui online,” ucap Endang.
Baca Juga: Rekrut Panitia Pilkada, KPU Makassar Utamakan yang Melek IT
2. Ada petugas PPK yang tidak mampu mengoperasikan MS Word
Rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKomisioner KPU Makassar Romy Harminto menjelaskan, ada sejumlah alasan rekrutmen panitia ad hoc digelar via online. Di antaranya, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Di situ disebutkan bahwa KPU diarahkan agar memanfaatkan penggunaan IT secara maksimal.
Di sisi lain, sistem online bakal memudahkan sistem pelaporan kepada KPU RI. Sebab nama-nama yang mendaftar sebagai calon tenaga ad hoc di Makassar, bakal disetorkan di pusat.
Alasan lain, tentu pengalaman di Pemilu 2019 saat banyak petugas ad hoc yang dianggap gaptek. Romi menyebutkan, salah satu petugas PPK saat itu bahkan tidak bisa menggunakan perangkat lunak yang sifatnya sederhana.
“Yang lalu, ada anggota PPK, biar buka (Microsoft) Word tidak bisa. Jadi ini filter awal untuk menyaring. Kita harapkan yang melek IT, bukan hanya paham, tapi bisa mengoperasikan,” kata Romy.
3. Rekrutmen PPK dibuka untuk umum
Komisioner KPU Makassar Endang Sari (dua dari kiri). IDN Times/Aan PranataKetua KPU Kota Makassar Farid Wajdi menyampaikan bahwa rekrutmen PPK dibuka untuk masyarakat umum. Syarat utamanya adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun.
Pendaftaran seleksi PPK bakal dibuka pada 18-24 Januari 2020. Panitita penjaringan kemudian meneliti administrasi para pendaftar, sebelum menggelar seleksi tertulis dan wawancara.
Pada rekrutmen PPK, KPU Makassar juga membuka sesi tanggapan masyarakat. Artinya, warga Makassar bisa memberikan masukan atau laporan soal rekam jejak calon petugas PPK.
Kamu bisa mengecek informasi lengkap seputar rekrutmen PPK Pilkada Makassar di laman resmi KPU Makassar, pada alamat kota-makassar.kpu.id.
Baca Juga: Rekrut PPK Pilkada, KPU Makassar Perlonggar Batas Usia Maksimal
