WALHI Soroti Ketiadaan Zona Penyangga di Lokasi PSEL Tamalanrea

Fadli mengatakan lokasi proyek berada sangat dekat dengan permukiman sehingga tidak memiliki batas yang memadai antara fasilitas pengolahan sampah dan rumah warga. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko di kemudian hari.

"Risikonya sangat tinggi, sehingga banyak potensi yang bisa hadir di kemudian hari yang mana itu tidak bisa ditangani dengan teknologi semata," kata Fadli.

Menurut Fadli, keberadaan teknologi modern yang diklaim digunakan dalam proyek PSEL tidak serta-merta menghilangkan seluruh potensi risiko. Dia menilai risiko tetap ada apabila lokasi pembangunan berada terlalu dekat dengan kawasan permukiman warga.

"Mereka mengatakan ada teknologi, ada mesin canggih, ada filter dan penangkal debu. Tapi yang namanya teknologi penyangga tidak ada," katanya.

Karena itu, WALHI menilai penentuan lokasi proyek harus mempertimbangkan aspek tata ruang. Selain itu, keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar juga perlu menjadi perhatian dalam penetapan lokasi pembangunan.

Fadli meminta pemerintah memanfaatkan peluang relokasi lokasi PSEL ke kawasan yang tidak menimbulkan konflik sosial maupun lingkungan. Menurut dia, penolakan warga selama ini hanya menyasar lokasi pembangunan, bukan proyek pengolahan sampah itu sendiri.

"Jadi, jika ada kemungkinan atau peluang untuk pemindahan lokasi, kenapa tidak memindahkan lokasi di mana zona yang baru tidak ada konflik sosial dan konfllik lingkungan di dalamnya," kata Fadli.

Dia juga menilai polemik di Tamalanrea seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, penentuan lokasi proyek perlu didasarkan pada kajian yang lebih komprehensif.

"Semoga kalau ada perbaikan kebijakan, perbaikan lokasi ini ditentukan dengan kajian-kajian komprehensif, bukan dengan kajian yang berpihak sepihak dan klaim yang sepihak yang belum terbukti di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan proyek PSEL Makassar akan mengikuti skema baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, termasuk penghentian kontrak lama dan pelaksanaan tender ulang. Pemerintah juga menyebut lokasi proyek masih akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah pusat.