WALHI Duga Polda Sulsel Diintervensi Soal Penyelidikan Banjir Masamba

Amin mengatakan kajian yang dilakukan WALHI Sulsel dan koalisi saat ini, menunjukkan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta aktivitas illegal logging selama beberapa tahun terakhir membuat perubahan terhadap kondisi lingkungan, terutama kawasan hutan. WALHI mencatat khusus untuk pembalakan liar terjadi sebelum tahun 2018 hingga 2020 saat ini.

Sementara aktivitas pembukaan lahan kelapa sawit, terjadi selama dua tahun belakangan. Tepatnya, sejak 2018. Amin mengungkapkan, beberapa minggu setelah bencana di Luwu Utara, BNPB, Tim Wagub dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis hasil kajian mereka terkait penyebab bencana banjir bandang di Masamba.

Instansi tersebut, kata Amin, telah membenarkan bahwa pembukaan lahan menjadi penyebab utama banjir yang telah menenggelamkan sebagian besar kawasan di Masamba dan menewaskan puluhan orang. "Nah kalau rilis mereka berubah, maka 100 persen masalah ini diintervensi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan," terang Amin.

Amin menjelaskan, bahwa bencana, terutama banjir bandang selalu diawali oleh curah hujan yang tinggi. Namun, curah hujan itu disebutkan hanyalah pemicu dan bukan penyebab utama. Penyebabnya ditegaskan Amin, adalah perubahan alam yang menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Amin menyatakan, bahwa kajian yang dilakukan kepolisian sangat berbanding terbalik bahkan tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Amin juga menduga, pernyataan itu berhubungan dengan rencana pemutasian Irjen Pol Mas Guntur Laupe sebagai Kapolda Sulsel.

"Dari penjelasan pihak Polda Sulsel tersebut, kami harus katakan bahwa pernyataan tersebut keliru dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Saat Kapolda Irjen Pol Mas Guntur Laupe diganti, kami sudah memprediksi bahwa Polda Sulsel akan berubah haluan. Dan semua terbukti. Jadi semua sudah dikondisikan," tegas Amin.

Timsus Ditreskrimsus Polda Sulsel awalnya menerima informasi, bahwa penyebab banjir yang menelan banyak korban jiwa di sana karena pembalakan liar. Namun setelah mengaji dan menyelidiki, informasi yang didapatkan Polda Sulsel justru berbeda dengan fakta di lapangan.

"Sesuai fakta yang kita dapat di lapangan, kita dapatkan bukan karena illegal logging, eksploitasi hutan dan lain-lain. Tapi memang karena faktor alam," kata Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Agustinus Pangaribuan kepada IDN Times, saat dikonfirmasi, Kamis, 6 Agustus lalu.

Hanya saja, Agustinus saat itu tidak menyebutkan secara detail faktor alam yang dimaksud. Banjir bandang di Masamba diketahui terjadi pada Senin, 13 Juli 2020. Sepanjang 13 hari operasi, tim SAR gabungan berhasil menemukan 38 korban meninggal dunia. 9 orang lainnya belum ditemukan. BPBD Sulsel mencatat korban terdampak bencana di Lutra mencapai 3.627 kepala keluarga atau 14.483 jiwa.

Mereka mengungsi di 3 kecamatan berbeda. Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Masamba. Tiga kecamatan itu menjadi lokasi terdampak bencana. Bencana juga mengakibatkan kerusakan 4.202 unit rumah, 9 unit sekolah, 13 unit rumah ibadah yang terdiri dari 12 masjid dan satu gereja.

Selain itu, ditambah fasilitas kesehatan, masing-masing satu puskesmas, satu laboratorium kesehatan daerah dan satu unit PSC serta delapan kantor pemerintahan. Insfrastruktur seperti jalan juga tak luput dari hantaman bencana banjir, di mana akses jalan yang terdampak total sepanjang 12,8 kilometer.