Verifikasi Faktual, KPU Makassar: Pengurus Parpol Bantah Keanggotaan

Menurut Gunawan, untuk kasus-kasus seperti itu KPU memiliki prosedur terkait orang-orang yang menyangkal terdaftar di Parpol. Mereka akan diberikan formulir khusus.

"Formulir itu yang bersangkutan mengisi bahwa dia bukan anggota partai politik itu baru dia tanda tangan, kalau sudah tanda tangan maka kami akan TMS-kan (tidak memenuhi syarat) mereka," katanya.

Ada dua fase dalam verifikasi faktual ini, fase pertama yaitu verifikasi kepengurusan di Parpol tersebut, mulai dari kantor sampai dengan keaktifan kepengurusan Parpol. Sementara fase kedua masuk verifikasi keanggotaan.

"Tanggal 15 (Oktober) itu kita jalan untuk verifikasi administrasi seperti keabsahan dokumen parpolnya, nanti tanggal 18 dan seterusnya baru keanggotaan kita cek itu sampelnya 200 sampai 300. Di fase dua ini kita datangi rumahnya," ujar Gunawan.

"Verifikasi keanggotaan ini yang macam-macam kendalanya di Makassar. Kendala kita temui itu seperti, tidak semua berhasil ditemui, seperti ada yang pergi kerja, kemudian yang kami datangi ini di pemukiman padat penduduk seperti ke lorong-lorong, bahkan ada yang sudah meninggal tapi masih ada terdaftar namanya di keanggotaan," sambungnya.

Gunawan menambahkan, dari target 2352 anggota Parpol yang dijadikan sampel untuk ditemui, ternyata hanya bisa setengah dari target yang didatangi tim.

"2353 sampel itu sampel delapan parpol tapi yang tidak berhasil ditemui itu sekitar seribuan. Tapi yang seribuan tidak berhasil ditemui ini kita komunikasikan ke parpol nanti hari-hari terakhir untuk didatangkan di kantornya masing-masing," jelasnya.

"Ketika masih ada lagi anggota partai yang belum juga datang di kantornya untuk tim verifikasi ambil datanya maka kita akan video call. Selanjutnya hari ini (tanggal 10 November) untuk tahap perbaikan mulai dibuka untuk Parpol," tambah Gunawan.

Diketahui, selama masa perbaikan dari 10 sampai 25 November ini Parpol diberikan kesempatan untuk mengganti TMS dan dimasukkan data keanggotaan yang baru.