Uni Lubis: Generasi Muda Powerful User dalam Kebijakan Publik

Uni menekankan bahwa politik dan kebijakan publik memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan tentang siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana yang menentukan hajat hidup warga.

Dia memberikan contoh dari keputusan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dia menyebut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pembatalan PPN 12 memberikan dampak berbeda bagi pengusaha dan buruh.

"Itu keputusan politik yang mungkin positif, meskipun pihak pengusaha pasti tidak setuju. Benar enggak? Karena itu menambah cost dari mereka. Tapi buat teman-teman buruh, itu adalah keputusan yang positif, dan itu dari proses keputusan politik," katanya.

Dia pun menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam politik dan kebijakan publik. Menurutnya, partisipasi tersebut tidak sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Keputusan politik menyentuh berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, akses listrik, dan layanan publik lainnya.

"Karena proses politik dan karena keputusan yang diambil dari sebuah proses politik mempengaruhi hajat hidup kita, semua warga, termasuk yang ada di dalam ruangan ini, maka kita harus peduli," katanya.

Uni menjelaskan bahwa kebijakan publik lahir dari proses politik, sehingga dapat disebut sebagai anak kandung politik. Contohnya, undang-undang dibuat melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif sebelum diterapkan sebagai kebijakan publik.

"Undang-undang kemudian bisa diturunkan ke peraturan pemerintah, ke peraturan presiden, inpres, dan itu semua mempengaruhi kita. Jadi kebijakan publik adalah anak kandung politik," kata Uni.

Kebijakan publik inilah yang dia ibaratkan sebagai perangkat lunak (software) yang membuat sebuah negara berjalan tertib. Tanpa kebijakan publik, seperti undang-undang dan peraturan, maka kehidupan sehari-hari akan kacau, misalnya warga harus menunggu lampu hijau saat menyeberang jalan.

Dia juga menjelaskan bahwa peraturan turunan dari undang-undang menjadi bagian penting dalam pengaturan negara. Secara sederhana, kebijakan publik berperan sebagai software yang memastikan negara berjalan tertib dan terstruktur. Masyarakat sendiri berperan sebagai pengguna atau user yang menggerakkan kebijakan publik.

"Jadi, walaupun kita ingin membuat suatu pergerakan apapun, kalau usernya tidak ada, itu kan kurang bisa juga. Karena apapun itu, secanggih apapun hal itu, kalau tidak ada usernya, yaitu manusia dan pemikiran kita tersendiri, pasti hal tersebut itu akan susah untuk dilaksanakan," katanya.

Selama sesi interaktif, Uni juga meminta mengekspresikan permasalahan yang mereka hadapi melalui platform digital Mentimeter. Beberapa isu yang muncul antara lain quarter life crisis, ketidakpastian masa depan, gaji yang kecil, revisi skripsi yang berulang, hingga kesenjangan sosial.

Selain itu, dia juga mengajak peserta menyampaikan aspirasi terkait tujuan berpolitik dan program prioritas jika menjadi kepala daerah. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua isu utama yang dipilih oleh mayoritas peserta.

"Banyak yang pendidikan dan kesehatan ya, dan ini dua isu yang selalu dipilih oleh kandidat-kandidat pada saat maju di Pilkada, itu pasti program yang dipilih karena itu yang paling mengena kepada semua terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah," kata Uni.