Dirumahkan, Tenaga Non-ASN Pemkot Makassar Bisa Klaim JHT Rp15 Juta
Makassar, IDN Times - Tenaga non-ASN Pemerintah Kota Makassar yang menerima SK pemberhentian dipastikan dapat mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal mencapai Rp15 juta per orang. Pencairan JHT direncanakan mulai Juli 2025.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba, menyebut hak klaim tersebut merupakan hasil program perlindungan kerja yang sudah diikuti Pemkot Makassar sejak 2017.
"Bagi teman-teman non-ASN yang telah menerima SK pemberhentian, baik yang masuk PJLP maupun belum terakomodir, sudah bisa mencairkan JHT," kata Nielma di Balai Kota, Rabu (18/6/2025).
1. Disarankan klaim melalui online
Nielma menjelaskan JHT ibarat tabungan yang dapat diklaim setelah penerima resmi tidak lagi bekerja. Dana JHT akan dicairkan langsung ke rekening bank Himbara milik masing-masing, seperti BNI, BRI, Mandiri, atau BTN.
Untuk mengajukan klaim, tenaga non-ASN perlu menyiapkan dokumen berupa SK pengangkatan, SK pemberhentian, Kartu Keluarga, KTP, dan buku rekening. Proses klaim disarankan secara daring melalui website BPJamsostek atau aplikasi JMO.
"Kami sarankan lewat online karena sangat mudah. Tapi pastikan dokumen lengkap. Kalau online gagal, baru ke kantor," kata Nielma.
2. Target eksekusi bulan Juli
Pemkot bersama BPJamsostek akan turun langsung ke 15 kecamatan untuk memfasilitasi proses klaim secara paralel. Targetnya, seluruh proses rampung dalam tiga hari.
"Untuk eksekusi bulan Juli. Kami akan laksanakan secara paralel. Jamsostek dan Disnaker akan turun ke 15 kecamatan. Target kami, tiga hari bisa selesai," kata Nielma.
3. Tenaga non-ASN bergaji di bawah UMK juga tercatat sebagai penerima BSU
Selain JHT, tenaga non-ASN Pemkot Makassar yang bergaji di bawah UMK juga tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu selama dua bulan.
Pemkot mencatat sebanyak 3.734 tenaga non-ASN terdampak penyesuaian regulasi pusat. Dari jumlah itu, 2.624 orang telah masuk skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), sedangkan sisanya sebayak 1.100 orang masih menunggu kebijakan lanjutan.
"Non-ASN kita yang bergaji di bawah Rp3 juta juga masuk dalam kategori penerima BSU. Nilainya Rp600 ribu selama dua bulan," katanya.
