Siapa Pun Gubernur Sulsel, Warga Lae-Lae Tetap Tolak Reklamasi

04 Sep 2023, 13:21 WIB

Warga memasang spanduk penolakan reklamasi Lae-Lae di pagar Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/9/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Ratusan warga Pulau Lae-Lae kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (4/9/2023). Mereka menolak reklamasi di pulau tersebut.

Aksi ini digelar tak berselang lama setelah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pamit dalam apel besar. Masa jabatannya, berakhir pada 5 September 2023 besok.

Namun warga Lae-Lae tetap bersikeras menolak reklamasi. Mereka berorasi dan mengkritik Pemprov Sulsel yang dinilai tidak pro terhadap warga.

"Kami warga Lae-Lae tidak pernah berubah sikap siapa pun gubernurnya. Kami menolak reklamasi," kata salah satu warga yang sedang berorasi di atas mobil pick up.

1. Warga tidak ingin kehilangan lokasi tangkap ikan

Warga Lae-Lae menggelar demo menolak reklamasi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/9/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Hasbi Assidiq, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Makassar yang mendampingi warga Laelae menerangkan bahwa warga dengan tegas menolak reklamasi pesisir Lae-Lae. Ini merupakan sikap warga menyusul peralihan tampuk pemerintahan Pemprov Sulsel.

"Saat ini terjadi peralihan kekuasaan dari gubernur yang lama ke Pj gubernur yang baru. Jadi menyikapi hal tersebut, warga menyikapi hal ini untuk siapa pun gubernurnya mereka menolak tegas reklamasi yang akan dilaksanakan di pesisir Pulau Lae-Lae," kata Hasbi.

Warga menolak reklamasi dilaksanakan di wilayah pesisir yang notabene merupakan lokasi tangkap nelayan. Lokasi itu merupakan sumber kehidupan masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan.

"Jadi, ketika misalnya reklamasi itu dilakukan, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah pada warga Lae-Lae itu sendiri. Mereka akan kehilangan ruang penghidupan di wilayah mereka," kata Hasbi.

2. Warga merasa tidak pernah dilibatkan

Warga Lae-Lae menggelar demo menolak reklamasi di depan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/9/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Selain itu, warga juga merasa proses perencanaan reklamasi itu tidak dilaksanakan berdasarkan kehendak warga. Mereka menilai Pemprov Sulsel langsung serta merta menetapkan kawasan reklamasi tersebut.

Hasbi mengatakan perencanaan proses reklamasi itu tidak mendengarkan perspektif warga Lae-Lae. Warga tidak dilibatkan apakah mereka setuju atau tidak wilayah tersebut direklamasi

"Mereka hanya melakukan sosialisasi yang tentu kita tagu sosialisasi hanya bersifat satu arah," kata Hasbi.

Warga yang turun berdemonstrasi terdiri dari nelayan, ibu-ibu serta unsur masyarakat lainnya. Mereka bahkan rela menghentikan sejenak pekerjaannya demi menyuarakan aspirasinya.

Mereka datang dengan menyewa mobil angkutan umum atau Petepete. Ada juga yang menggunakan sepeda motor.

"Mereka secara urunan menyewa petepete itu untuk membawa mereka ke sini," kata Hasbi.

Selain berdemonstrasi, warga juga membentangkan spanduk panjang di salah satu sisi pagar Kantor Gubernur Sulsel. Spanduk itu bertuliskan 'TOLAK REKLAMASI PULAU LAE-LAE'.

3. Pemprov jelaskan tujuan reklamasi untuk kepariwisataan

Asisten II Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari, menemui warga Lae-lae yang demo di depan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/9/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Massa diterima langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Ichsan Mustari. Dalam hal ini, dia juga merupakan ketua tim evaluasi tersebut.

Di hadapan massa, Ichsan menjelaskan bahwa reklamasi Lae-Lae merupakan bagian dari reklamasi CPI. Reklamasi itu nantinya akan menghasilkan lahan milik Pemprov Sulsel dan bukan milik pihak swasta.

"Mungkin ini yang saya sampaikan tidak lebih bahwa reklamasi ini dikembangkan agar kepariwisataan kita di Sulsel semakin baik," kata Ichsan.

Dia mengakui bahwa proses reklamasi ini nantinya akan mengganggu mata pencaharian warga setempat. Namun, kata Ichsan, hal ini telah diperhitungkan sebelum menetapkan lokasi tersebut.

"Sementara ini juga kita masih menyusun AMDAL. Salah satu yang dilakukan adalah diskusi dengan masyarakat Lae-Lae," kata Ichsan.