Setop Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Dijamin Aman dan Steril

Penanganan jenazah pasien Covid-19 dijelaskan Husni, aman bahkan sesuai dengan mekanisme standar yang ditetapkan di seluruh dunia. Layaknya jenazah umum, jenazah pasien Covid-19 bahkan dibersihkan hingga disalatkan.

Peti jenazah dipersiapkan seaman mungkin. Dilem hingga dipaku sebelum dimasukkan ke dalam liang kubur. Sebaliknya, yang perlu ditakutkan masyarakat adalah jika ada pasien terkait Covid-19 yang meninggal dan tidak diperlakukan khusus. Baik itu yang berstatus pasien maupun pasien dalam pengawasan (PDP).

"Sebenarnya ini tidak perlu ada penolakan. Masyarakat harus dikasi pemahaman. Pasien Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia sudah dilakukan tayammum, dibungkus dan disalatkan, bahkan sampai pada pengantaran serta pemakaman," dia menjelaskan.

Belum lama ini, seorang pasien dalam pengawasan (PDP) asal Kabupaten Gowa, harus dimakamkan di lokasi lain karena mendapat penolakan warga di Kecamatan Manggala, Makassar. Kasus yang sama kembali terjadi, pada Selasa (31/3) kemarin di dua lokasi berbeda.

Warga setempat berjumlah ratusan orang kembali memblokade pintu masuk pemakaman Pannara, Antang, Kota Makassar. Warga menolak keras jenazah PDP dimakamkan di lokasi itu. Ambulans pengangkut jenazah terpaksa kembali dan mencari lokasi pemakaman lain.

Husni menyampaikan, warga harus mengetahui prosedur teknis lanjutan terkait penanganan jenazah pasien Covid-19 sebelum dimakamkan. Pemprov Sulsel katanya, sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menjemput jenazah, menurunkan dari mobil ambulans, sampai pada proses akhir pemakaman.

"Tiba di pemakaman itu, akan dikelola oleh Dinas Sosial, disambut dan diturunkan oleh teman-teman Dinas Sosial. Langsung dimakamkan, setelah itu ditutup. Saya kira ini kita perlu sama-sama sampaikan kepada masyarakat, bahwa tidak perlu ada penolakan," ungkap Husni.

Selain itu, dia melanjutkan, Pemprov Sulsel saat ini sudah menyediakan lahan khusus untuk pemakaman jenazah pasien Covid-19 di wilayah Makassar, tepatnya di wilayah Sudiang, Kecamatan Biringkanaya.

"Mudah-mudahan besok (hari ini) sudah memulai operasional, seluruh (pasien Covid-19) yang meninggal akan dikebumikan di pekuburan Sudiang," ucap Husni.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menganggap, krisis pemahaman yang terjadi di masyarakat akibat dari buruknya kinerja pemerintah dalam memberikan edukasi. Dua contoh kasus yang baru-baru ini terjadi, sudah seharusnya dan wajib dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dalam bertindak.

Pemprov Sulsel khususnya Kota Makassar, didesak untuk turun langsung mengedukasi warga terkait pandemi Covid-19. Jika dibiarkan dan dianggap remeh, situasi ke depan, diperkirakan akan semakin parah. Bukan hanya menolak, masyarakat yang belum paham tidak menutup kemungkinan bakal bertindak di luar kontrol.

"Pemerintah, segera bertindak memberikqn informasi yang jelas dan efektif yang bersifat edukasi kepada masyarakat terkait upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mencegah penularan Covid-19 dan penanganan pasien dan jenazah Covid-19 tanpa perlakuan yang diskriminatif untuk menghindari konflik horizontal masyarakat," kata Kepala Divisi Hak Sipil dan Keberagaman LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa kepada IDN Times kemarin.