Serapan Anggaran Makassar Baru 50 Persen, DPRD Soroti Kinerja OPD
- Desak OPD percepat serapan anggaran tanpa langgar aturan
- DPRD nilai rendahnya serapan anggaran akibat lemahnya perencanaan
- DPRD minta Pemkot tidak berpusat pada seremoni
Makassar, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti rendahnya tingkat serapan anggaran pemerintah kota hingga akhir Oktober 2025. Hingga akhir Oktober 2025, rata-rata serapan baru berada di kisaran 50 persen dan belum ada satu pun OPD yang mampu mencapai 80 persen.
Anggota Komisi A DPRD Makassar dari fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai rendahnya serapan anggaran menjadi tanda belum optimalnya pelaksanaan program di lapangan. Dia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi dapat menimbulkan sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) di akhir tahun dan berpotensi menghambat manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat.
"Kami melihat serapan anggaran masih kisaran 50 persen. Tidak ada yang menyentuh 80 persen, padahal sudah menjelang November. Pemerintah pusat sudah mengingatkan agar daerah menghindari Silpa besar karena jika anggaran tidak berjalan, masyarakat yang paling dirugikan," kata Andi Hadi, Kamis (23/10/2025).
1. Desak OPD percepat serapan anggaran tanpa langgar aturan
Menurut Hadi, lambatnya realisasi anggaran berarti uang daerah tidak berputar sebagaimana mestinya. Padahal, perputaran anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang utama ekonomi lokal.
"Kalau anggaran tidak bergerak, dampaknya langsung terasa pada ekonomi masyarakat. Karena itu kami mendorong agar OPD mempercepat realisasi program, namun tetap mematuhi aturan agar tidak menyalahi regulasi," lanjutnya.
2. DPRD nilai rendahnya serapan anggaran akibat lemahnya perencanaan
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar dari Fraksi PKB, Andi Makmur Burhanuddin, menilai persoalan rendahnya serapan anggaran tidak semata terkait teknis pelaksanaan. Dia menyebut kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan serta kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
"Secara umum, monev kami menekankan dua hal yaitu percepatan penyerapan anggaran dan efektivitas program yang berpihak pada masyarakat. Kalau serapan rendah, otomatis program tidak berjalan maksimal," katanya.
3. DPRD minta Pemkot tidak berpusat pada seremoni
Makmur menegaskan agar aktivitas pemerintah kota tidak sekadar diisi dengan kegiatan seremonial. Dia menilai program yang dijalankan seharusnya berorientasi pada hasil nyata dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami berharap momentum HUT Kota Makassar ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tapi juga diimbangi dengan program nyata yang bisa dirasakan masyarakat," jelas Makmur.
Untuk itu, Komisi A mendorong seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program di penghujung tahun anggaran. Upaya percepatan itu diharapkan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan maupun ketertiban administrasi.
"Insyaallah, dua bulan terakhir ini OPD akan melakukan upaya percepatan setelah monev. Kami dorong agar seluruh program yang belum maksimal segera dimaksimalkan," katanya.
