Satu Dusun Transmigran di Gorontalo Tak Kunjung Dapat Bansos COVID-19

Kepala Desa Sari Tani, Asmat Uawadingo mengatakan bahwa dari 12 dusun di Desa Sari Tani, hingga saat ini yang belum mendapatkan bantuan hanya Dusun UPT SP3. Itu karena warga transmigran di dusun tersebut masih dalam naungan pemerintah pusat atau Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

“Yang membingungkan kemarin ini kan UPT SP3 yang masih naungan pusat itu kan. Kemarin saya konfirmasi sama Pak Camat, ternyata mereka masih ada jatah dari pusat langsung kan, masih ada Jadup (Jatah Hidup),” kata Asmat yang juga ditemui di kediamannya (13/5).

Sehingga, jelas Asmat, pemerintah Desa Sari Tani belum memiliki kewenangan memberikan bantuan terkait COVID-19 khusus untuk Dusun UPT SP3. “Masih kewenangannya (Kementerian) Transmigrasi kan, jadi belum dilepas.”

Asmat juga menjelaskan untuk memberikan bantuan bagi para transmigran di Dusun UPT SP3, dilakukan jika Bupati Boalemo membuat kebijakan khusus. Dengan begitu, penyaluran bantuan akan dilakukan oleh pemerintah desa.

“Data yang kita himpun itu masih 106 orang kepala keluarga yang untuk BLT Desa. Nah masih menunggu lagi jangan sampai Pak Bupati memiliki kebijakan untuk SP3,” katanya.

Jika kebijakan itu dilakukan pemerintah kabupaten, Asmat menuturkan pemerintah desa akan mengakomodir 30 atau 25 KK dari 150 KK di dusun UPT SP3. “Kalau Pak Bupati ada perubahan kebijakan tidak bisa dibantah, jika ada perubahan kebijakan dari pemerintah daerah.”

Asmat melanjutkan, jika warga transmigran Dusun UPT SP3 diberikan bantuan dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih pendanaan yang dikeluarkan antara pemerintah desa dan pusat.

“Sama-sama kan dana pusat kan satu kementerian hanya berbeda Dirjen. Nah itu yang kita takutkan di desa ini. Jangan sampai di sana mengeluarkan anggaran, di desa juga mengeluarkan anggaran,” katanya.

Hingga saat ini pemerintah desa, jelas Asmat, masih menunggu informasi dari Kementerian dan juga Dinas Transmigrasi Kabupaten Boalemo untuk memastikan penanganan masyarakat transmigran.

“Jika ada isyarat desa harus mengeluarkan anggaran maka pemerintah akan melakukan verifikasi kas. Mungkin yang akan menerima warga yang datang dari Jawa itu, yang baru datang itu yang harus dijaga” tutur Asmat.