PT SUS Klaim PSEL Aman Dibangun Dekat Permukiman Warga

Richard menjelaskan bunker sampah dirancang dengan sistem tekanan udara negatif. Sistem tersebut membuat udara dari luar masuk ke dalam ruangan, bukan sebaliknya.

Udara yang berada di dalam bunker kemudian dialirkan ke ruang pembakaran sehingga gas yang berasal dari sampah tidak dilepas ke lingkungan sekitar. Menurut dia, mekanisme tersebut juga membantu meningkatkan efisiensi pembakaran.

Richard menjelaskan ventilasi pada bunker akan mengarahkan udara menuju ruang pembakaran. Menurut dia, langkah tersebut bertujuan mencegah gas metana yang terkandung dalam sampah keluar ke lingkungan sekaligus mengurangi potensi bau yang terlepas dari area pengolahan.

​"Yang kedua, untuk membantu pembakaran sehingga pembakaran itu lebih efisien. Jadi karena kan ada suplai udara tambahan. Karena kan yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna itu adalah salah satunya suplai udara, seperti oksigen," katanya.

Selain itu, seluruh area penyimpanan sampah menggunakan konstruksi beton. Desain tersebut diklaim mampu mencegah rembesan air lindi masuk ke dalam tanah.

PT SUS juga menepis kekhawatiran terkait emisi dari proses pembakaran sampah. Richard mengatakan sampah akan dibakar pada suhu di atas 1.000 derajat Celsius.

Menurut dia, suhu tersebut mampu menghancurkan senyawa berbahaya seperti dioksin dan furan yang sering menjadi perhatian masyarakat dalam proyek insinerator sampah.

Asap hasil pembakaran juga disebut tidak langsung dilepas ke udara. Emisi akan melalui beberapa tahapan penyaringan menggunakan sistem filtrasi sebelum keluar dari cerobong.

"Semua runtutan filtrasi ini kita mengikuti standar Uni Eropa, yang mana standarnya ini lebih ketat dibanding standar di Indonesia," katanya.

Richard mengatakan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang berada dekat kawasan permukiman bukan hal baru. Menurut dia, konsep serupa telah diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jepang dan negara-negara Eropa.

Dia menilai fasilitas PSEL dapat dibangun di kawasan perkotaan. Menurut dia, hal itu dimungkinkan karena sistem pengendalian emisi dan pencemarannya telah dirancang secara ketat sejak awal.

"Jadi sebenarnya untuk WTE (Waste to Energy) di pemukiman warga itu sebenarnya sudah ada contoh yang dekat dengan pemukiman warga. Seperti  di Jepang itu juga ada di daerah Shibuya," katanya.