Makassar, IDN Times - Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menginginkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga diberlakukan di Kabupaten Maros dan Gowa. Salah satu pertimbangan mendasarnya menurut Iqbal, karena dua daerah tetangga itu punya banyak warga yang bekerja di Kota Makassar.
"Orang yang kerja di Kota Makassar itu kan sebenarnya tinggal di Gowa, di Maros, dan sebenarnya yang paling bagus kalau sebagai satu kesatuan," kata Iqbal, Kamis (16/4).
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, hari ini menetapkan PSBB di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. PSBB jadi langkah percepatan penanganan COVID-19. Penetapan PSBB Makassar diteken melalui surat keputusan bernomor HK.01.07/MENKES/257/2020.
Menkes merespons usulan PSBB yang diajukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Belum pasti kapan penerapan PSBB di Makassar dimulai, sebab Pemerintah Kota akan lebih dahulu menyusun peraturan wali kota (Perwali).
Iqbal mengatakan, PSBB akan diberlakukan secara menyeluruh di 15 kecamatan di daerahnya. Pintu masuk utama menuju Kota Makassar melalui kawasan gerbang perbatasan dua kabupaten tetangga dianggap Iqbal juga akan diperketat.
Iqbal menilai, PSBB akan berjalan maksimal untuk menekan laju penyebaran wabah virus corona apabila dua kabupaten yang terdekat dari Makassar itu, juga bisa menerapkan dan memberlakukan kebijakan PSBB.
"Sebenarnya kami sangat mengharapkan ini bisa terintegrasi dengan Kota Makassar, misalnya Gowa dan Maros. Sebab ini (dua daerah) menjadi bagian dari satu kesatuan," jelas Iqbal.
Iqbal mengungkapkan, pemberlakuan PSBB ini bukan berarti warga dari luar Makassar dilarang masuk. Termasuk warga dari Gowa maupun Maros yang notabene juga termasuk daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Sulsel setelah Makassar.
"Sebenarnya di dalam PSBB bukan soal pelarangan, tidak ada soal larang-melarang. Cuma ya itu misalnya dalam transportasi. Kalau mobil yang standarnya 6 orang, karena tiga baris jadi selanjutnya cuma 3 orang saja. Jadi 50 persen dari kapasitas awal," ungkapnya.
Meski telah mendapat restu dari Kemenkes, penentuan waktu pemberlakuan PSBB di Kota Makassar belum dapat dipastikan. Iqbal mengatakan, masih akan melakukan pertemuan secepatnya dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pertemuan itu akan lebih jelas membahas terkait hal-hal mendasar yang tidak terlepas dari kepentingan masyarakat secara umum. "Di situ sekaligus kita tentukan kapan tepatnya pemberlakuan PSBB di Makassar," ucap Iqbal.
Lebih lanjut kata Iqbal, sebelum resmi diberlakukan, PSBB lebih dahulu akan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Makassar. Sosialisasi dianggap penting agar masyarakat mengetahui apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan sepanjang waktu PSBB.
Selain itu, selama masa PSBB, Iqbal menegaskan tidak ada penutupan pasar maupun toko yang khusus menyediakan bahan dan kebutuhan pokok bagi warga. Untuk itulah sosialisasi akan dilakukan demi menghindari panic buying dari masyarakat.
"Kita bicarakan dulu dengan beberapa Forkopimda, dengan stakeholder. (Kita) terus menjalin semua potensi-potensi yang ada di Kota Makassar," imbuh Iqbal.