Antrean Solar di SPBU Sulsel Dipicu Naiknya Permintaan dari Truk
- Antrean solar di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan dipicu kenaikan permintaan dari kendaraan besar, bukan kekurangan stok; Pertamina menyatakan pasokan dan penyaluran BBM tetap cukup.
- Pemprov Sulsel, Pertamina, kepolisian, dan pihak terkait menyiapkan penertiban kendaraan usai pengisian agar tidak parkir di sekitar SPBU dan mengganggu lalu lintas.
- Pertamina akan memantau transaksi BBM subsidi serta nomor polisi kendaraan berpola pembelian tidak wajar, untuk menindak potensi penyalahgunaan dan menjaga penyaluran tepat sasaran.
Makassar, IDN Times - Antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Pertamina menyebut kondisi tersebut dipicu meningkatnya permintaan solar, terutama dari kendaraan berukuran besar.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pertamina dan sejumlah pemangku kepentingan, Selasa (1/9/2026). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, untuk mencari penyebab dan solusi atas persoalan tersebut.
1. Permintaan solar dari kendaraan besar meningkat
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman memimpin rapat koordinasi penyaluran BBM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (1/9/2026). (Dok. Humas Pemprov Sulsel) General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengatakan antrean di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM. Berdasarkan pemantauan Pertamina, stok dan penyaluran BBM di SPBU maupun Pertamina masih dalam kondisi cukup.
"Jadi kami menyampaikan kondisinya bahwa secara stok dan penyaluran di SPBU maupun di Pertamina dalam kondisi cukup dan lancar. Termasuk saat ini, di Pertamina maupun di SPBU stoknya selalu tersedia," katanya dalam keterangan yang dikutip, Rabu (2/9/2026).
Namun, Deny mengakui adanya peningkatan permintaan BBM jenis solar dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan permintaan tersebut terutama berasal dari kendaraan berukuran besar sehingga memicu antrean di sejumlah SPBU.
"Beberapa waktu terakhir memang peningkatan demand ini cenderung di kendaraan-kendaraan besar dan menyebabkan antrean di beberapa SPBU. Walaupun memang sudah kami antisipasi, kami bersama Pemprov, bersama Dirkrimsus, dan juga Dinas ESDM sudah berkoordinasi harian untuk mengatasi antrean," jelasnya.
2. Satgas bakal tertibkan antrean kendaraan di sekitar SPBU
Ilustrasi SPBU Pertamina. (dok. Pertamina Retail) Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatakan rapat koordinasi digelar untuk mengidentifikasi penyebab antrean sekaligus merumuskan langkah penanganan bersama. Pertemuan tersebut melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Ditlantas Polda Sulsel, Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hiswana Migas, serta sejumlah OPD Pemprov Sulsel.
Salah satu langkah yang dibahas ialah penataan kendaraan setelah mengisi BBM agar tidak kembali menimbulkan penumpukan di sekitar SPBU. Pemprov Sulsel akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan kendaraan yang masih parkir setelah melakukan pengisian.
"Tadi sudah ada ketegasan bahwa setelah ini polisi, Satpol PP, dan (rencana pembentukan) Satgas kabupaten /kota yang akan dibentuk itu akan memerintahkan tidak boleh ada mobil parkir setelah mengisi di SPBU," tuturnya.
Jufri mengatakan antrean kendaraan, terutama kendaraan berukuran besar, telah berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan, khususnya di Kota Makassar. Karena itu, penanganan perlu dilakukan agar antrean tidak mengganggu pengguna jalan maupun menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan BBM.
"Hal ini menjadi masukan dari Hiswana Migas agar ada aturan yang jelas untuk dilakukan penegasan di SPBU, sehingga tidak terjadi insiden antara operator SPBU dengan masyarakat yang mengantre," ungkapnya.
3. Pertamina awasi transaksi BBM subsidi
ilustrasi BBM (IDN Times/Aditya Pratama) Selain mengurai antrean, Pertamina juga melakukan pengawasan terhadap transaksi BBM bersubsidi. Deny mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap transaksi dan nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian dalam jumlah atau pola yang tidak wajar.
"Kita bersama-sama akan melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran BBM di SPBU, khususnya yang memang terjadi antrean. Ini akan dilihat apakah transaksinya sudah betul. Kalau ada penyalahgunaan, tindak lanjutnya seperti apa," katanya.
Deny berharap pengawasan dan penataan antrean dapat membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Di sisi lain, kelancaran pelayanan di SPBU dan arus lalu lintas di sekitar lokasi juga tetap terjaga.
"Karena harapan kami juga penyaluran bisa tepat sasaran, kondisi antrean di SPBU bisa lancar, maupun pengguna jalan lainnya juga tetap lancar dan tidak terganggu oleh adanya antrean BBM di SPBU," jelasnya.
