Penyuap Nurdin Abdullah Ajukan Jadi Justice Collaborator Dinilai Tepat

28 Mei 2021, 13:04 WIB

Tersangka Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto berjalan menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/4/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Makassar, IDN Times - Agung Sucipto, terdakwa dalam perkara suap dan gratifikasi terhadap Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, mengajukan diri menjadi justice collaborator. Pakar hukum menilai, jika terbukti bahwa Agung bukan pelaku utama, maka langkah yang dipilihnya sudah tepat.

"Maka berdasarkan UU perlindungan saksi dan korban dapat memperoleh perlindungan hukum," kata pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Laode Husein kepada IDN Times, Jumat (28/5/2021).

1. Perlidungan bagi justice collaborator harus diutamakan

Tersangka Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto berjalan menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/4/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Husein menyebut, aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurutnya, peran justice collaborator sangat penting untuk mengungkap fakta maupun pelaku lain yang terlibat dalam perkara yang berjalan.

"Pada prinsipnya seorang yang mengajukan sebagai saksi JC dapat mendapatkan perlindungan hukum sepanjang tidak memperkuat atau memperberat tindak pidana yang dilakukan," kata Dekan Fakultas Hukum UMI Makasar itu.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jelas Husein, peran justice collaborator cukup signifikan membongkar perkara tertentu. Walau, kata dia, perlindungan hukum justice collaborator di negara ini belum optimal. "Dalam praktik perlindungan hukum diberikan sepanjang bukan pelaku utama," ujarnya.

2. Justice collaborator akan mendapat keringanan hukuman

Sidang lanjutan kasus dugaan suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah di PN Tipikor Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Diwawancara terpisah, pakar hukum pidana Fakultas Hukum UMI Makassar, Prof Hambali Thalib menjelaskan, aturan perlindungan hukum bagi seseorang yang mengajukan diri sebagai justice collaborator juga diatur dan diperkuat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Hambali, justice collaborator sesungguhnya berperan penting dalam mengungkap kasus yang belum dapat dibongkar oleh penegak hukum. "Tapi tetap nanti prosesnya akan ditentukan oleh hakim, apakah dia memenuhi syarat atau tidak," jelas Hambali.

Salah satu keuntungan bagi justice collaborator, menurut Hambali, ialah apresiasi dari penegak hukum berupa pemberian keringanan hukuman. "Intinya kalau dia bukan pelaku utama. Karena dalam hukum itu ada yang dimaksud dengan pelaku utama dan pelaku penyerta," jelasnya.

3. Pengajuan diri Agung Sucipto untuk menjadi justice collaborator

Penasihat hukum Agung Sucipto, M Nursal, di PN Tipikor Makassar, Kamis (27/5/2021). IDN Times/Sahrul Ramadan

Terdakwa penyuap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, Agung Sucipto mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tim hukum Agung mengklaim kliennya telah memenuhi seluruh syarat sebagai justice collaborator dalam perkara yang sedang berproses di pengadilan.

Kuasa hukum Agung Sucipto, M Nursal menyebut syarat yang telah dipenuhi Agung antara lain, bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui pokok-pokok perkara yang jadi tuduhan, bukan sebagai pelaku utama, dan kesediaan mengungkap fakta dalam persidangan.

"Sebenarnya sejak awal kita sudah mengungkap beberapa peristiwa yang memang pak Agung jadi saksi kuncinya. Misalnya, awal OTT, KPK kan hanya menyita uang sebanyak Rp2 miliar," ungkap Nursal kepada jurnalis usai sidang di PN Tipikor Makassar, Kamis, 27 Mei 2021.