Pemprov Sulsel Larang Keras ASN Ikut Kampanye Politik di Pemilu 2024

Arsjad menjelaskan, informasi hoaks yang beredar berawal dari rekaman video durasi 1 menit 57 detik, yang dipelintir pihak tidak bertanggung jawab. Dalam video itu, tambah Arsjad, tidak ada satupun pernyataan dari Pj Gubernur Sulsel yang mengatakan Pemprov bolehkan ASN ikut kampanye.

Malah, kata Arsjad, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharudin justru mengingatkan, menegaskan bahwa ASN itu harus netral dan tidak berpihak pada Pemilu 2024. Meskipun ASN boleh memilih, tapi tidak boleh diungkapkan termasuk diartikulasikan dalam bentuk simbolik.

Ia pun berharap agar media meluruskan dan silahkan anda menyaksikan videonya dan dicermati apakah betul yang disampaikan oleh Pj Gubernur sesuai dengan itu. Karena kita perlu buka ini secara terang-terangan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih paham bahkan komitmen untuk memastikan netralitas ASN sejak beberapa waktu yang lalu melalui beberapa kegiatan dan melakukan penandatanganan netralitas ASN.

Kemudian, ia juga sempat menghubungi pihak Bawaslu Sulsel untuk menilai bagaimana isi video tersebut dan mengatakan, bahwa tidak ada yang salah dalam sesi wawancara tersebut.

"Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman media untuk lebih bijak, lebih terkonfirmasi, dan berharap tidak ada kesalahpahaman atau kesalahtafsiran terhadap statement berita yang keluar, karena kami percaya bahwa teman-teman media ini sebagai mitra pemerintah yang menyampaikan berita secara benar dan profesional," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, menambahkan bahwa Pj Gubernur Sulsel telah menunjukkan komitmen untuk menjaga netralitas ASN. Hal itu ditunjukkan di setiap kesempatan. 

"(Pj Gubernur Sulsel) menerbitkan surat edaran tertanggal 17 Oktober 2023 yang juga menekankan netralitas ASN di lingkup Pemprov Sulsel. Jadi, semuanya tegas dari Bapak Pj Gubernur Sulsel," ungkapnya.

Dijelaskan pula oleh Plt Biro Hukum Pemprov Sulsel, Herwin Firmansyah, bahwa tidak ada pernyataan Pj Gubernur Sulsel yang membolehkan ASN ikut kampanye politik pada Pemilu 2024. Tapi yang ada, aturan yang membolehkan baik dalam Undang-undang Pemilu, maupun dalam PP 94 tentang kedisiplinan PNS.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, berharap media memberitakan yang soft lagi, apalagi menghadapi agenda politik yang terbesar di Indonesia.

"Jadi, teman-teman bisa mengkonfirmasi ke kami dan kami akan siap untuk menjelaskan apa pun yang terkait dan ingin disampaikan oleh teman-teman media," katanya.