Pemprov Sulsel dan DPR RI Bahas Masa Depan BUMD
- Pemprov Sulsel dorong lima BUMD perkuat peran ekonomi daerahJufri menjelaskan Pemprov Sulsel saat ini membina lima BUMD yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- UU BUMD dibutuhkan agar tidak jadi beban daerahWakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan lembaganya kini fokus pada penyusunan Undang-Undang BUMD.
- Aria Bima dorong BUMD bersinergi dengan BUMN untuk percepat manfaat ekonomiAria Bima menekankan perlunya BUMD yang dibangun sesuai sektor unggulan daerah, seperti kelautan, pert
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan Bank Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/8/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, di tengah dinamika global, stabilitas nasional menjadi fondasi dalam menjaga pembangunan daerah.
Dia menuturkan capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I 2025 yang tumbuh 5,78 persen (yoy) serta penurunan angka kemiskinan menjadi 7,60 persen per Maret 2025, menunjukkan daerah ini berada di jalur pembangunan yang tepat.
"Arah pembangunan Sulawesi Selatan lima tahun mendatang diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkokoh kontribusi daerah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," kata Jufri.
1. Pemprov Sulsel dorong lima BUMD perkuat peran ekonomi daerah
Jufri menjelaskan Pemprov Sulsel saat ini membina lima BUMD yang berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Sulselbar menjadi penyumbang dividen terbesar, sekaligus motor pembiayaan ekonomi lokal, terutama bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Selain itu, ada juga PT Sulsel Citra Indonesia, PT Penjamin Kredit Daerah, PT Sulsel Andalan Energi, serta Perusda Agribisnis. Keempatnya didorong untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat manajemen, serta mengembangkan model bisnis agar kontribusinya terhadap PAD lebih optimal.
"Kami menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kinerja BUMD. Namun dengan dukungan, arahan, dan pengawasan dari Komisi II DPR RI, kami optimistis BUMD di Sulsel dapat berkembang lebih sehat dan profesional," jelasnya.
2. UU BUMD dibutuhkan agar tidak jadi beban daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan lembaganya kini fokus pada penyusunan Undang-Undang BUMD. Regulasi tersebut dipandang penting untuk mempertegas peran BUMD dalam mendukung pendapatan daerah.
"Intinya bahwa kita ini mau bikin Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah. Kita pengen dengar betul sejauh mana badan usaha milik daerah ini tidak menjadi beban anggaran daerah, tapi justru menjadi instrumen penguatan terhadap pendapatan daerah lewat dividen atau lewat tugas-tugas Public Service Obligation-nya dan juga BLUD-nya," katanya.
3. Aria Bima dorong BUMD bersinergi dengan BUMN untuk percepat manfaat ekonomi
Aria Bima menekankan perlunya BUMD yang dibangun sesuai sektor unggulan daerah, seperti kelautan, pertanian, dan pertambangan. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia mendorong sinergi antara BUMN dan BUMD agar manfaat ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat.
"Nah, kalau di pusat penguatan BUMN, di daerah penguatan BUMD dong, tapi harus ada sinergi BUMD dan BUMN," katanya.
