Pemkot Makassar Evaluasi Program Prioritas era Danny Pomanto

27 Feb 2025, 12:14 WIB

Ashrawi Muin

News

Channel

Add as Preferred source

Pemkot Makassar Evaluasi Program Prioritas era Danny Pomanto

Balai Kota Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar tengah mengevaluasi sejumlah program prioritas yang dijalankan pada periode kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, M. Ramdhan 'Danny' Pomanto. Hal ini guna menentukan apakah program tersebut akan dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan dalam kebijakan baru di bawah Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah).

Evaluasi ini dilaksanakan oleh tim transisi yang telah mulai bekerja sejak Senin (24/2/2025). Mereka kini berkantor di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.

Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengatakan bahwa anggaran pokok tahun 2025 masih berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Wali Kota sebelumnya, Danny Pomanto. Namun, Pemkot akan menyesuaikannya dengan visi-misi kepemimpinan baru.

"Anggaran pokok kemarin diketuk berdasarkan RPJMD Pak Wali Kota Danny Pomanto. Kemudian di tahun ini juga ada perubahan RPJMD. Nantinya program-program prioritas yang sudah ditetapkan di tahun 2025 ini akan ada evaluasi bersama tim transisi," kata Zulkifli, Kamis (27/2/2025).

1. OPD akan jelaskan program yang telah berjalan

Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda (IDN Times/Asrhawi Muin)

Beberapa program unggulan yang menjadi bagian dari RPJMD era Danny Pomanto. Di antaranya program Semua Anak Harus Sekolah, Beasiswa Anak Lorong Berprestasi, 10 Ribu Pelatihan Keterampilan Gratis, Jagai Anakta’, Peningkatan Lorong Garden dan 5.000 Lorong Wisata, City Branding Sombere and Smart City, Pembangunan Gedung Sombere and Smart dan sebagainya.

Menurut Zulkifli, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipanggil untuk memaparkan kondisi program yang sudah berjalan. Dari hasil evaluasi ini, Pemkot akan menentukan apakah program tersebut tetap sesuai dengan RPJMD yang baru atau perlu diintegrasikan dengan kebijakan baru.

"OPD akan dipanggil untuk menjelaskan mengenai program kegiatan yang sudah dikerjakan di pokok kemarin. Apakah ini bisa berjalan? Apakah ini tidak bisa berjalan? Apakah ini dievaluasi? Tergantung dari OPD yang memberikan alasan-alasan yang logis," jelasnya.

2. Kebijakan baru Pemkot Makassar

Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030, Kamis (20/2/2025). (Dok. Istimewa)

Selain mengevaluasi program lama, Pemkot juga tengah mempersiapkan program prioritas baru. Di antaranya pembangunan stadion baru, penghapusan iuran sampah, seragam sekolah gratis untuk siswa SD, sekolah terintegrasi PAUD-SD-SMP di setiap kecamatan dan sebagainya.

Zulkifli menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan dikaji dengan matang, termasuk aspek anggaran dan efektivitasnya bagi masyarakat. Pihaknya ingin memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan warga Makassar.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan 2025. APBD Perubahan direncanakan akan mulai diekseskusi setelah RPJMD baru disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Makassar.

"Kalau memang ini logis dan sangat mendukung pemerintah kota atau RPJM dari wali kota Munafri, kenapa tidak untuk dilanjutkan. Nanti tergantung kita mendengar penjelasan dan hasil evaluasi dari tim transisi," kata Zulkifli.

3. Tim transisi dalami program tiap OPD

Andi Hudli Huduri, salah satu anggota Tim Transisi MULIA. (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Sementara itu, Tim Transisi MULIA telah menggelar rapat koordinasi dengan Pemkot Makassar. Andi Hudli Huduri, salah satu anggota Tim Transisi MULIA, menyampaikan pihaknya tengah mendalami program-program di setiap OPD agar dapat diselaraskan dengan program prioritas Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.

“Tim transisi MULIA tengah melakukan koordinasi dengan satu persatu OPD untuk mendalami program-program mereka, saat inj sudah ada 4 OPD yang telah melakukan pemaparan program,” jelas Hudli.

Hasil dari proses pendalaman program ini nantinya akan disusun dalam sebuah laporan yang akan menjadi dasar bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam mengambil keputusan strategis, khususnya dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.