Ombudsman Minta Dugaan Jual Beli Jabatan Kepsek di Makassar Diusut

Ismu mengatakan pihaknya mendorong Pemerintah Kota Makassar melalui Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh. Upaya itu dinilai perlu untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.

Menurutnya, investigasi internal diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses pengangkatan kepala sekolah. Hasil pemeriksaan itu kemudian menjadi dasar sebelum pemerintah mengambil tindakan administratif maupun hukum.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh, Wali Kota Makassar telah memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan, sementara DPRD Kota Makassar juga telah meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait," katanya. 

Ombudsman juga menyoroti penjelasan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muh Yunus Sanusi, yang membantah menerima uang dari calon kepala sekolah. Dalam keterangannya, Yunus menyebut amplop berisi uang dipaksa diberikan dan diletakkan di laci mejanya sebagai barang bukti.

Menanggapi hal itu, Ismu mengingatkan ketentuan mengenai gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama 30 hari kerja sejak diterima.

"Apabila pemberian tersebut didiamkan tanpa adanya pelaporan resmi sesuai mekanisme yang berlaku, hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerimanya," katanya.

Selain itu, Ismu menegaskan mekanisme pengangkatan kepala sekolah telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021. Regulasi tersebut tidak membuka ruang adanya pembayaran mahar maupun bentuk transaksi dalam proses penugasan guru sebagai kepala sekolah.

"Oleh karena itu, apabila benar terdapat praktik demikian, tentu hal tersebut merupakan penyimpangan yang harus diusut secara tuntas," kata Ismu.

Ismu berharap penanganan dugaan jual beli jabatan berlangsung secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang memadai. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. 

Menurut Ismu, proses pengangkatan kepala sekolah harus tetap mengedepankan sistem merit serta bebas dari intervensi maupun praktik transaksional. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dapat tetap terjaga.

"Yang paling penting adalah memastikan proses pengangkatan kepala sekolah berjalan berdasarkan sistem merit, bebas dari intervensi maupun praktik transaksional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap terjaga," katanya.