Munafri Minta OPD Fokus Program Prioritas yang Berdampak bagi Warga

26 Jul 2026, 23:38 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Munafri Minta OPD Fokus Program Prioritas yang Berdampak bagi Warga

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung program prioritas Pemkot Makassar di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). (Dok. Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target administrasi maupun serapan anggaran.

Hal itu disampaikan Munafri saat Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber

Menurut Munafri, penyusunan APBD tidak boleh hanya berfokus pada angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui program-program prioritas yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung.

"APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat," kata Munafri.

1. Keberhasilan pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Munafri mengatakan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, harus menghasilkan manfaat yang terukur. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan, menurutnya, adalah menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

2. OPD diminta ubah paradigma dan perkuat kolaborasi

Ilustrasi APBD (IDN Times)

Munafri juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, melainkan harus diprioritaskan pada program yang berdampak langsung bagi warga.

Selain itu, dia mendorong setiap OPD memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan APBD dapat diatasi melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun peningkatan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.

"Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal," katanya.

3. Kemendagri ingatkan belanja daerah harus dioptimalkan

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pengelolaan APBD tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, realisasi belanja juga harus dioptimalkan agar program-program prioritas dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fatoni menyebut realisasi pendapatan Kota Makassar telah mencapai 48,85 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Namun, realisasi belanjanya baru 34,35 persen dan masih di bawah rata-rata nasional.

"Tingginya pendapatan yang tidak diikuti dengan realisasi belanja yang seimbang menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan," katanya.

Dia menegaskan penganggaran harus menerapkan prinsip money follow program. Artinya, anggaran harus mengikuti program prioritas yang selaras dengan visi-misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat.

"APBD sehat itu antara lain dimulai dari realisasi pendapatan itu, target pendapatan harus benar-benar yang realistis. Jangan kemudian belanjanya dinaikkan, dan belanjanya tinggi, akhirnya terjadi defisit," kata Fatoni.