Mari Menjaga Situasi Makassar Tetap Damai di Tengah Pilkada Serentak
Makassar, IDN Times - Jelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, meminta seluruh warga Kota Makassar untuk tetap menjaga kondisi tetap kondusif.
Rudy mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan mempertahankan stabilitas politik dan sosial dan menghindari gesekan.
"Kita harus sadar proses demokrasi ini proses yang sangat singkat. Jangan sampai proses singkat ini lantas merusak tatanan hubungan kekeluargaan kita," kata Rudy saat mengunjungi Kantor Kecamatan Tallo, Jumat (13/11/2020)..
Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat.
1. Masyarakat diminta gunakan hati nurani saat memilih paslon
Rudy berharap para pasangan calon (paslon) mengembangkan strategi-strategi pemenangan yang elegan, profesional, dan tidak memanfaatkan hal-hal yang sifatnya bisa memicu friksi terlalu berlebihan.
Dia mengibaratkan friksi yang terlalu berlebihan pada benda bisa mengakibatkan benda itu cepat panas. Jika sudah panas maka salah satu benda itu atau keduanya bisa rusak. Demikian juga dengan friksi saat pilkada berlangsung.
"Makanya masyarakat Makassar tadi kami imbau gunakan hati nurani di dalam memilih. Jangan gunakan pikiran terlalu banyak. Hati nurani tidak bisa dibohongi, pikiran bisa direkayasa," kata Rudy.
2. Rudy sebut ASN Pemkot sudah sadar regulasi netralitas
Soal netralitas ASN, Rudy mengatakan bahwa saat ini semua ASN di lingkup Pemkot Makassar sudah menyadari dan mengetahui regulasi terkait netralitas. Karenanya tidak perlu diawasi secara berlebihan.
"Cukup dikasih ingat bahwa jika Anda tidak netral maka ada sanksi yang menunggu. Kalau Anda kena sanksi jangan pikirkan diri sendiri. Pikirkan anak cucu kita, pikirkan istri kita," kata Rudy.
Menurut Rudy, sanksi bagi ASN tentu akan sangat berdampak kepada keluarga mereka. Apalagi jika sanksi itu adalah sanksi pemberhentian.
"Itu harus dipikir apalagi kalau cuma hanya sekedar janji-janji yang belum tentu jadi," katanya.
Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga 8 November 2020, data pengaduan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di Kota Makassar hanya 5 orang.
3. Cegah klaster baru dengan protokol kesehatan
Soal antisipasi klaster baru saat pemungutan suara, Rudy mengatakan pihaknya telah sejak lama terus mengimbau dan mengedukasi masyarakat. Imbauan dan edukasi ini, lanjutnya, bukan saja dilakukan dalam tatanan menghadapi pilkada saja melainkan terus-menerus, setidaknya sampai vaksin ditemukan.
Khusus untuk antisipasi klaster baru saat pemungutan suara, Rudy mengatakan bahwa Pemkot Makassar telah bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Apalagi penerapa protokol kesehatan di TPS nantinya sudah jelas.
"Sudah ada sosialisasi ke masyarakat. Bawaslu kan harus menyosialisasikan juga. Kalau kita sosialisasinya intinya poinya sama adalah protokol kesehatan," katanya.
