Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan mencatat, beragam kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah di Sulsel, merupakan dampak perubahan dan krisis iklim.
"Cuaca ekstrem yang terjadi saat ini di Sulsel, khususnya di Makassar, itu jelas dipengaruhi krisis iklim akibat tren kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif," kata Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi kepada IDN Times, Rabu (23/2/2022).
Bencana yang melanda sejumlah daerah di Sulsel, umumnya adalah banjir dan tanah longsor. Slamet menyebut, faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut karena eksisting tutupan hutan di Sulsel hanya tersisa 32 persen. Sementara 68 persen lainnya merupakan tutupan nonhutan.
"Sedangkan tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) besar di Sulsel yang berfungsi sebagai tangkapan air, itu sangat kritis dan memperihatinkan, ketiga DAS tersebut adalah DAS Walanae, Saddang, dan Jeneberang," ungkap Slamet.
Slamet menjelaskan, penurunan tutupan hutan dan kerusakan tiga DAS besar di Sulsel itu dipengaruhi oleh beragam aktivitas alih fungsi kawasan hutan. Seperti, ekspansi pertambangan di kawasan hutan, perubahan status kawasan hutan, penebangan liar, hingga ekspansi perkebunan monokultur seperti sawit.
"Padahal, hutan itu memiliki fungsi sebagai tangkapan air untuk mencegah air langsung mengalir ke aliran sungai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pendangkalan dan meluapnya aliran sungai yang memicu terjadinya banjir," jelas Slamet.
Khusus di Makassar, lanjut Slamet, bencana yang hampir tiap tahunnya terjadi adalah banjir. "Ini adalah kota yang sangat rentan. WALHI sudah beberapa kali mengingatkan bahwa ada tiga kondisi yang menjadikan kota ini sangat rentan terjadi bencana, utamanya banjir," tegasnya.
Slamet menyebut tiga faktor itu adalah, kondisi hutan di hulu DAS Jeneberang semakin kritis, saluran air yang tidak terintegrasi satu sama lain, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sangat minim.
WALHI juga menyoroti kinerja Gubernur Sulsel. Mereka menganggap kepala daerah tidak memiliki visi atau kebijakan yang berorientasi terhadap mitigasi bencana. "Kami melihat, kebijakan mitigasi bencana dalam hal ini pemulihan lingkungan utamanya DAS yang kritis itu tidak menjadi prioritas, padahal di situ adalah kuncinya," ucap Slamet.
"Kesannya terkait bencana, pemerintah hanya melakukan penanganan pasca banjir dan ini terus berulang tiap tahun di tengah dampak dari krisis iklim yang sudah dirasakan. Jika Gubernur tidak segera melakukan pemulihan lingkungan maka potensi bencana kedepannya akan semakin besar," imbuh Slamet.