Makassar, IDN Times - Sejumlah mahasiswa merusak fasilitas di ruang rapat paripurna kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Selasa (1/8/2020).
Menurut informasi dari kepolisian, perusakan merupakan buntut dari unjuk rasa. Mahasiswa disebut kesal karena tidak ditemui pihak DPRD Makassar saat berdemonstrasi.
"Mereka demo soal masalah anggaran COVID-19," kata Kepala Polsek Rappocini Kompol Ashari kepada jurnalis di Kantor DPRD Makassar, Selasa.
Ashari menjelaskan, mahasiswa kesal karena tidak ada satu pun pihak DPRD yang menemui mereka dalam aksi unjuk rasa. Mahasiswa dari HMI Korkom Tamalate disebut telah menginap di Kantor DPRD Makassar sejak Senin sejak Senin malam, 31 Agustus 2020. Aksi berlanjut pada Selasa sekitar pukul 11.00 Wita.
Mahasiswa, kata Ashari, awalnya berorasi di halaman Kantor DPRD Makassar. Mereka membakar ban bekas dan membentangkan sejumlah spanduk aspirasi. Karena aksinya tidak ditanggapi, mereka pun menuju ke lantai 3 kantor dan merangsek masuk ke ruang rapat paripurna.
Pantauan di lokasi, sejumlah fasilitas ruang paripurna rusak. Seperti beberapa bagian kaki dan sandaran kursi terlepas, kaki meja patah, hingga papan nama presidium yang sebelumnya terpajang di dalam ruangan berhamburan di lantai.
"Ada sekitar 20 orang yang aksi tadi itu," ungkap Ashari.
Ashari menjelaskan, aksi mahasiswa menyoal tranparansi pengalokasian anggaran COVID-19 di Makassar. Mereka juga mendesak pemerintah untuk membuat portal online berisi pengelolaan anggaran dana COVID-19.
Akibat aksi perusakan itu, satu orang mahasiswa diamankan di Kantor Polrestabes Makassar.
"Koordinator lapangannya. Sudah dibawa untuk dimintai keterangan sementara. Teman-temannya ikut juga ke sana," ucap Ashari.
Belum ada satu pun anggota DPRD Makassar yang memberikan keterangan menyoal aksi unjuk rasa disertai perusakan fasilitas di ruang rapat paripurna. Ashari mengungkapkan, polisi sementara menunggu pelaporan dari Sekretariat DPRD soal perusakan itu.
Satu orang mahasiswa yang diamankan di Kantor Polrestabes Makassar hingga saat ini masih diperiksa. Sejumlah petugas kepolisian juga masih berjaga di area Kantor DPRD Makassar untuk mengantisipasi potensi adanya unjuk rasa susulan.