KPU Makassar Selidiki 8 Anggota PPS-PPK Terima Uang dari Caleg

Endang mengatakan KPU Makassar tengah menjadwalkan rapat pleno untuk memutuskan terkait dugaan pelanggaran etik petugas ad hoc. Rapat pleno belum bisa digelar dalam waktu dekat karena komisioner KPU Makassar belum lengkap.

"Kami menunggu pleno dan karena sekarang ini teman-teman (komisioner KPU) ada yang masih (perjalanan dinas) ke Bandung juga jadi kita tunggu," terangnya.

Endang menyatakan sanksi bisa diberikan kepada petugas ad hoc jika terbukti melanggar kode etik. Sanksi terberat bisa berupa pemberhentian. Dia berkaca pada pemecatan delapan anggota PPS beberapa waktu lalu, karena ketahuan bertemu seorang bakal caleg.

"Tentu kami akan lakukan step by step dengan petunjuk yang ada di PKPU," Endang menerangkan.

Sebelumnya KPU Makassar memutuskan memecet delapan anggota PPS. Mereka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, dengan memeriksa 12 PPS dari Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate.

Posisi mereka yang diberhentikan tidak lowong. Sebab KPU Makassar punya cadangan berdasarkan peringkat pada tes calon PPS beberapa waktu lalu.

Saat itu, Farid mengatakan, kasus pelanggaran kode etik yang menjerat delapan PPS menjadi pelajaran dan bahan evaluasi. KPU Makassar akan membenahi kinerja petugas ad hoc.

"Karena kan kita anggap ini juga tanggapan masyarakat yang jadi bagian terpenting dalam proses yang kita follow up itu, ternyata jadi bagian dari pemantauan masyarakat yang perlu kita dukung terus," kata Farid.