KPK Siap Turun Tangan Lawan Mafia Tanah di Makassar

Yudiawan menyatakan sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait mafia tanah di Makassar. Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu jika memang ada aduan pemerintah daerah maupun masyarakat soal itu.

Dia menjelaskan KPK mempunyai tugas koordinasi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi meliputi manajemen aset. Untuk membantu penyelamatan aset negara, KPK harus berkerja sama dengan institusi lain seperi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk juga BPN (Badan Pertanahan Nasional).

"Manajemen aset berarti menyelamatkan aset negara supaya aset negara itu bersertifikat dan tidak bisa berpindah tangan, kemudian ditertibkan setelah itu di amankan," ujarnya.

Yudhiawan juga menyebutkan ada penguasaan aset yang telah menuntut ke Mahkamah Agung, ada juga yang sudah inkrah. 

"Jadi kami akan profiling orang-orang yang seperti itu supaya aset negara untuk negara bukan untuk pribadi," katanya.

Dia pun menegaskan ada aset negara yang pernah digugat. Sebut saja lahan Masjid Al Markaz Al Islami yang kini telah kembali ke Pemprov Sulsel meskipun pemprov melaporkannya lagi dari aspek pidana.

"Harus tetap miliknya negara bukan milik pribadi atau golongan tertentu," tegasnya.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan sertifikasi lahan dianggarkan tahun depan. Pasalnya, masih banyak lahan pemprov yang belum memiliki sertifikat. 

"Kalau 50 ribu bidang, masih banyaklah tapi kita cari yang strategis dulu yang betul-betul vital dan berpotensi serobot, kita kejar dulu," katanya.

KPK pun meminta pemprov untuk membuat laporan kepolisian terkait surat-surat yang terindikasi rekayasa maupun surat yang keasliannya sah tetapi tidak ada hak kepemilikan. Ini termasuk juga lahan Al Markaz. 

"Sebenarnya secara perdataan kita mau kepidanaan mereka. Yang jelas kita lapor saja yang menurut kami ilegal suatu tindakan yang harus kita laporkan ke polisi," katanya.