KPID: Tak Ada Alasan Debat Kandidat Pilkada Digelar Luar Makassar

Hasrul menilai, tidak ada alasan bagi KPU Makassar untuk menggelar debat di luar Makassar. Karena penyiaran lokal dan televisi jaringan yang memiliki wilayah layanan Makassar juga bisa menjangkau seluruh wilayah di Kota Makassar dan sekitarnya.

Sementara salah satu alasan KPU Makassar memilih Jakarta sebagai lokasi debat publik adalah untuk menghindari datangnya massa pendukung yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dengan kata lain, hal ini juga sebagai bentuk pencegahan COVID-19.

"Ini teknis dan kalau KPU tegas tentu calon dan pendukungnya akan mengikuti imbauan KPU," kata Hasrul.

Dari sisi anggaran, lanjut Hasrul, menyiarkan debat secara nasional melalui televisi induk jaringan tentu membutuhkan biaya yang besar. Sementara tujuan diselenggarakannya debat publik agar masyarakat atau pemilih di daerah yang menggelar pilkada paham atau mengetahui tentang visi misi calon wali kotanya.

"Dari segi penyiaran, KPID harus turut serta mendorong eksistensi penyiaran lokal. Dan dari segi SDM, kemampuan teman-teman pekerja broadcast di Makassar saya rasa bisa menggelar event debat kandidat," lanjutnya.

Menurut Hasrul, eksistensi penyiaran lokal harus diutamakan apalagi tidak ada manfaat yang besar bagi masyarakat di Pulau Jawa untuk menonton visi misi calon wali kota Makassar.

"Dan Kota Makassar tidak masuk dalam wilayah blank spot siaran free to air," katanya.

Maka dari itu, dia meminta KPU Makassar mempertimbangkan kembali keputusan ini. Hal ini juga dikarenakan di Makassar juga ada televisi Lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan televisi lokal lainnya yang juga memiliki SDM dan infrastrukur penyiaran yang baik.

"Siaran teman-teman lembaga penyiaran yang memiliki izin penyiaran wilayah Makassar dan sekitarnya bahkan bisa menjangkau hingga ke pulau-pulau di Kecamatan Sangkarrang Makassar," kata Hasrul.

Dikonfirmasi sebelumnya, Komisioner KPU Makassar, Endang Sari mengatakan, debat kandidat bakal digelar tiga kali. Pihaknya kini tengah mendata kandidat panelis serta mempersiapkan penyiarannya lewat stasiun televisi nasional.

"Proses administrasi juga teknisnya, karena terkait anggaran juga sementara disiapkan," kata Endang Sari kepada IDN Times melalui telepon, Kamis (22/10/2020).

Pilkada Makassar 2020 diikuti empat pasangan calon. Mereka, masing-masing: Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin.

KPU Makassar belum memastikan jadwal pelaksanaan debat publik. Tapi endang memperkirakan debat pertama digelar pada minggu pertama November, disusul debat kedua pada akhir November dan debat ketiga pada 4 Desember 2020.

Karena berbagai pertimbangan, debat pertama dan kedua juga akan berlangsung di Jakarta. Antara lain karena debat harus memperhatikan standar protokol COVID-19. Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, orang yang boleh hadir pada debat publik jumlahnya terbatas dan tanpa massa.

"Hanya empat orang dari tim paslon ditambah paslon masing-masing. Bawaslu maksimal dua orang. Anggota KPU Provinsi tujuh orang, KPU kota lima orang," kata Endang.