Kodam Pattimura Terjunkan 2562 Personel Sukseskan Pilkada di Maluku

Pangdam XV/Pattimura menjelaskan, aparat TNI-Polri memiliki andil dan tanggung jawab dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. Untuk itu, seluruh aparat harus memiliki kesiapan yang optimal dengan selalu mengawasi situasi terkini. Hal itu, kata Mayjen TNI Syafrial, sesuai dengan tugas TNI yang tercantum dalam UU 34 2024 tentang TNI.

Selain itu, menurut Pangdam, seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan Pilkada Serentak harus berpegang teguh pada pedoman SOP dan Protap yang telah diperintahkan oleh masing-masing Pimpinan, serta memegang teguh Netralitas dan Santiaji.

"Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan dalam menghadapi Pilkada serentak di Provinsi Maluku, agar pelakasanaan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa hambatan ataupun gejolak yang berarti, kita semua bersaudara, basudara Pattimura", ucap Mayjen TNI Syafrial.

Pada Pilkada Serentak 2024, Kodam XV/Pattimura akan menerjunkan 2.562 personel keamanan yang akan memastikan perhelatan pesta demokrasi di Maluku berjalan tanpa gangguan.

"Untuk membantu pengamanan Pilkada 2024 di Maluku kami menyiapkan kurang lebih 1.962 personil TNI untuk membantu mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024, dan menyiapkan personel cadangan kurang lebih 600 orang yang digunakan sewaktu-waktu jika ada perubahan situasi, beserta alutsista yang diperlukan," kata Pangdam.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan, menyampaikan, kesuksesan Pilkada Serentak 2024 bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat saja tetapi juga semua pihak.

Kapolda meyakini kerja sama yang kuat antara TNI-Polri dan sinergitas yang solid dengan semua instansi serta masyarakat dapat menjamin proses demokrasi ini berjalan lancar.

Setelah pelaksanaan apel gelar pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara intensif oleh personel pengamanan, meliputi mekanisme pengamanan yang dilakukan apabila terjadi masalah, seperti masyarakat yang tidak dapat melaksanakan pencoblosan, aksi protes dari masyarakat yang mengakibatkan kerusuhan atau situasi yang tidak kondusif.