Kepala OPD Pemprov Sulbar Tak Boleh Keluar Daerah tanpa Izin

Alasan Akmal geram karena rapat tersebut membahas hal penting terkait rendahnya realisasi belanja program di dinas yang mereka pimpin. Karena itu, dia memerintahkan sekretaris daerah untuk mengeluarkan surat edaran tidak ada lagi OPD berkegiatan di luar daerah tanpa izinnya.

"Kenapa saya larang ke luar daerah, agar fokus untuk melaksanakan program-programnya," tegas Akmal.

Larangan kepala OPD keluar daerah tanpa izin, diakui Akmal, tidak ada hubungannya dengan rencana mutasi, tapu dia ingin para pejabat Pemprov Sulbar bekerja maksimal. Dia juga mengatakan saat ini masih melakukan evaluasi, karena berencana melakukan perampingan OPD yang dinilai terlalu gemuk.

"Yang penting kita ingin memberikan ruang kepada teman-teman melakukan perbaikan diri dulu, tadi saya lihat banyak kok yang bagus. Kapan perampingan itu, bisa saja tahun depan," ujar Akmal.

Pelaksana harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas mengatakan, sesuai perintah penjabat gubernur, surat edaran telah dikeluarkan. Apabila ada kepala OPD yang keluar daerah tanpa izin gubernur akan ditindak tegas dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanannya.

"Tadi pak gubernur meminta ke BPKPD untuk jangan dibayarkan atau tidak lagi boleh dicairkan kecuali dia tanggung dan bayar sendiri, tidak membayar perjalanan dinasnya tanpa izin gubernur," katanya.