Kejaksaan Periksa Ketua KONI Makassar Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah

Selain Ketua KONI Makassar, Kejari juga memeriksa eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar, Andi Pattiware. Alamsyah mengungkapkan pemeriksaan terhadap Andi Pattiware secara administrasi terkait organisasi KONI.

"Pemanggilan AP, secara administrasi terkait organisasi olahraga, dalam hal ini KONI kan melalui Dispora. Jadi kepentingannya kami minta keterangannya Kadispora untuk mendapatkan informasi dengan penggunaan dana hibah KONI tersebut," kata Alamsyah.

Meski telah memeriksa Ketua KONI Makassar dan eks Kadispora Makassar, Alamsyah tak mengungkapkan poin pemeriksaan terhadap keduanya. Dia hanya menyebutkan pemeriksaan terhadap keduanya, karena adanya pengaduan dari masyarakat.

"Intinya kami meminta keterangan kepada pihak terkait dalam hal ini Ketua KONI dan mantan Kadispora untuk dapat membuat terang laporan pengaduan yang kami terima tersebut," kata Alamsyah.

Alamsyah mengaku pemeriksaan terhadap Ketua KONI Makassar dan eks Kadispora Makassar masih penyelidikan awal. Dia juga menegaskan sampai saat ini belum menentukan apakah ditemukan penyimpangan dalam dana hibah tersebut atau tidak.

Kejari Makassar akan memanggil kembali sejumlah pihak untuk penyelidikan lebih lanjut. Hanya saja, dia mengaku tak tahu siapa saja yang akan diperiksa.

"Koordinasi dengan BPKP maupun BPK itu mungkin apabila penyelidikan perkara ini berlanjut. Saat ini belum. Saat ini statusnya penyelidikan. Masih awal," katanya.

Sementara itu, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, menjelaskan perihal pemanggilan dirinya itu. Pemanggilan itu, kata dia, untuk mengklarifikasi terkait dana hibah yang diterima KONI Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.

"Kemarin itu mungkin tidak sampai 1 jam diklarifikasi terkait penggunaan dana hibah ini. Saya kira itu poinnya. Jadi tidak ada itu yang macam-macam," kata Ahmad.

Dia pun menjelaskan bahwa penggunaan dana hibah di KONI Makassar sudah sesuai. Terlebih lagi, KONI Makassar menggunakan jasa akuntan publik untuk melakukan audit dana hibah.

Dia mengklain hanya KONI Makassar sebagai satu-satunya lembaga penerima dana hibah yang bekerja sama dengan akuntan publik untuk audit. Melalui audit tersebut, KONI Makassar juga mengklaim laporan keuangannya yang paling rapi bahkan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Sejak 5 tahun terakhir ini selalu mendapatkan WTP. Ini membuktikan bawah KONI tertib dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan," kata Ahmad.

Eks Kepala Dispora Makassar, Andi Pattiware, menjelaskan bahwa pemeriksaan itu terkait monitoring dana hibah. Dia mengaku posisi Dispora Makassar hanya pemberi dana hibah. Sementara terkait teknis penggunaan anggaran merupakan ranah KONI Makassar.

"Kalau kami ini pemberi, adapun teknisnya itu kan di teman-teman KONI. Karena sesuai Perwali itu kalau tidak salah menyatakan bahwa penerima hibah dipertanggungjawabkan penuh," katanya.

Dia mengatakan total dana hibah untuk KONI Makassar pada tahun 2022 sebesar Rp31 miliar. Pada tahun itu, dana itu dua kali dicairkan yakni melalui APBD pokok 2022 sebesar Rp20 miliar dan APBD Perubahan sebesar Rp11 miliar.

"(APBD) 2022 pokok itu Rp20 miliar. Terus di (APBD) perubahan itu Rp11 miliar yang mana diperuntukan untuk bonus atlet kegiatan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi)," kata dia.

Sementara untuk tahun 2023, kata Pattiware, pihaknya mencairkan dana hibah untuk KONI Makassar sekitar Rp35 miliar. Dana tersebut digunakan untuk gelaran Pekan Olahraga Kota (Porkot) Makassar.

"Tahun 2023 itu sebesar Rp35 miliar. Kalau 2023 ada Porkot, pekan olahraga kota. Total kurang lebih segitu (Rp66 miliar)," katanya.