Jelang Tenggat, Maros Pastikan Anggaran Pilkada Rp31,1 Miliar

Syamsu Rizal mengatakan, KPU awalnya mengusulkan anggaran penyelenggaraan pilkada senilai Rp34 miliar. Adapun angka yang disepakati terakhir dicapai setelah melalui rasionalisasi.

KPU memastikan berkurangnya anggaran dari usulan awal tidak akan mengganggu tahapan Pilkada Maros. Anggaran bakal cukup dialokasikan untuk berbagai kebutuhan.

"Insya Allah cukup, karena ini sudah hasil rasionalisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah," ucap Ketua KPU Maros.

Komisioner KPU Maros Mujaddid menerangkan, sebenarnya berat untuk menurunkan usulan anggaran hibah penyelenggaran pilkada. Sebab dalam usulan awal Rp34 miliar, sudah dimasukkan biaya honorarium yang mengalami kenaikan 20 persen dibandingkan pilkada sebelumnya.

Meski begitu, KPU tidak berkeberatan karena alokasi anggaran bisa disesuaikan dengan sejumlah item. Misalnya dengan mengurangi jumlah kegiatan sosialisasi pilkada.

"Kita tidak menghilangkan satu pun kegiatan, cuma anggarannya yang minimalis," katanya.

Ketua Bawaslu Maros Sufirman menyatakan Pemda baru menyetujui usulan hibah dari KPU. Sedangkan usulan Bawaslu untuk pengawasan pilkada 2020 belum disetujui.

Sufirman mengatakan, sampai saat ini belum ada kesepakatan angka antara Bawaslu dengan Pemda. Bawaslu awalnya mengajukan Rp15 miliar, namun sejauh ini TAPD hanya bersedia memberikan Rp5 miliar. Pada pembahasan terakhir, Bawaslu merasionalisasi usulan dan mentok pada angka Rp12,5 miliar.

"Dari hasil pembahasan, ada beberapa hal yang belum disepakati. Makanya TAPD ingin konsultasi dulu ke Pemkab, dan kami menunggu," ujar Sufirman.