Gubernur Sulsel Pastikan Tarif Pajak Kendaaan Tak Naik

Andi Sudirman menegaskan Pemprov Sulsel dan DPRD memilih tidak menaikkan tarif pajak daerah meski sebelumnya ada usulan penyesuaian. Menurutnya, pembangunan tetap harus berjalan tanpa mengabaikan kondisi masyarakat.

“Saya sampaikan, tidak ada kenaikan pajak daerah,” tegasnya.

Ia mengapresiasi Tim Pansus, Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta pimpinan DPRD Sulsel yang terlibat dalam pembahasan Ranperda tersebut. Keputusan mempertahankan tarif disebut telah melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

“Saya mengapresiasi kepada tim Pansus, Banggar dan TAPD yang bekerja keras dalam meramu, khususnya Ketua DPRD dan para Wakil Ketua yang turut mendampingi,” kata Andi Sudirman.

Sebelumnya, terdapat usulan menaikkan tarif BBNKB dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Sementara tarif PBBKB diusulkan naik dari 7 persen menjadi 9 persen.

Namun, setelah pembahasan Pemprov Sulsel bersama DPRD, kedua tarif tersebut diputuskan tidak berubah. Kebijakan ini menjadi bagian dari kesepakatan dalam Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024.

“Pembangunan tetap harus berjalan, tetapi kondisi masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Kita ingin kebijakan pemerintah memberikan manfaat, bukan menambah beban masyarakat,” lanjut Andi Sudirman.

Wakil Ketua Pansus Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, Andi Anwar Purnomo dari Fraksi PKB, menyampaikan hasil pembahasan Pansus dalam rapat paripurna. Ia menyebut Pansus sepakat tidak melakukan perubahan tarif BBNKB dan PBBKB.

Menurut Andi Anwar, keputusan mempertahankan tarif tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Sulsel. Ia menilai kebijakan itu penting di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.

“Ini bukti bahwa Pak Gubernur sangat peka akan kondisi masyarakat kita di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Anwar.

Ia juga menyebut Sulsel kemungkinan menjadi satu-satunya provinsi yang tidak melakukan penyesuaian kenaikan pajak daerah dan retribusi sesuai Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

“Mungkin Sulsel satu-satunya provinsi yang tidak melakukan penyesuaian terhadap kenaikan pajak daerah dan retribusi sesuai Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),” pungkasnya.