Perhatian! Gubernur Sulsel Larang ASN dan Pelajar Gunakan Vape

Selain menerapkan larangan, pemerintah kabupaten/kota diminta mengintensifkan pengawasan dan pemantauan secara berkala di lingkungan instansi maupun wilayah kerja masing-masing. Pemerintah daerah juga diminta memberikan sanksi disiplin kepada pegawai dan pelajar yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Sudirman juga menginstruksikan pemerintah daerah memasang tanda larangan penggunaan vape. Papan larangan tersebut harus ditempatkan di lokasi strategis agar mudah dilihat dan dibaca masyarakat.

Sudirman meminta bupati dan wali kota menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan, termasuk sekolah, kampus atau perguruan tinggi, hingga pesantren. Surat edaran tersebut harus memuat larangan penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing

Pemerintah kabupaten/kota juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan tersebut secara berkala kepada Gubernur Sulsel melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan itu akan menjadi bahan evaluasi kebijakan.

"Memastikan pelaporan berkala atas pelaksanaan imbauan ini untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan evaluasi kebijakan," demikian bunyi poin terakhir dalam surat tersebut.

Kebijakan tersebut diterbitkan berdasarkan atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan terkait pelarangan penggunaan rokok elektrik. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari potensi penyalahgunaan narkoba melalui cairan vape serta dampak kesehatan jangka panjang akibat penggunaan rokok elektrik.

Pemerintah Provinsi Sulsel mengusung slogan Stop Vape! dalam larangan tersebut. Pesan ini mengajak masyarakat melindungi generasi muda demi kesehatan dan masa depan Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Polda Sulsel juga melarang seluruh personelnya menggunakan rokok elektrik atau vape, termasuk saat berada di luar kedinasan. Larangan tersebut berlaku bagi anggota Polri dan pegawai negeri pada Polri (PNPP).

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Evi Mustikawati Arifin, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan larangan penggunaan vape diterapkan di lingkungan sekolah. Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Gubernur Sulsel yang meminta pemerintah kabupaten/kota melarang penggunaan sekaligus peredaran vape di sekolah, kampus, dan pesantren.

Menurut Evi, salah satu langkah yang perlu diterapkan ialah memasukkan larangan penggunaan vape ke dalam tata tertib sekolah. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjadi bagian dari aturan yang wajib dipatuhi seluruh peserta didik. 

"Dinkes dan Disdik akan memasukkan larangan penggunaan vape ke dalam tata tertib sekolah, mengoptimalkan edukasi dan skrining berkala melalui program UKS bersama puskesmas, serta melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan pelajar di luar lingkungan sekolah," kata Evi, Jumat (6/11/2026).

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan larangan penggunaan vape di lingkungan pendidikan. Kebijakan ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektrik di kalangan generasi muda.

"Ini menindaklanjuti arahan BNNP Sulsel untuk melindungi generasi muda dari narkoba dan risiko kesehatan jangka panjang," kata Evi.