Dugaan Korupsi, Eks Kasatpol PP Makassar Diperiksa di Rutan

14 Sep 2022, 10:07 WIB

Eks Kepala Satpol PP Makassar Iqbal Asnan. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kembali memeriksa saksi-saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi honorarium tunjangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

Salah satu yang diperiksa M Iqbal Asnan, eks Kepala Satpol PP Makassar yang tengah ditahan dalam kasus pembunuhan berencana. Iqbal diduga otak atau yang memerintahkan pembunuhan petugas Dinas Perhubungan Makassar Najamuddin Sewang.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi. Termasuk mantan Kasatpol PP," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi, dalam siaran persnya, Selasa (13/9/2022).

1. Iqbal diperiksa sebagai saksi

Pemeriksaan M Iqbal Asnan di Rutan Kelas 1 Makassar. (Dok. Istimewa)

Soetarmi mengatakan, Iqbal Asnan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Penyelidikan terkait dugaan korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2017-2020.

Pemeriksaan Iqbal berlangsung di ruang BAP Rutan Klas I Makassar. Itu karena Iqbal masih berstatus tahanan pada perkara lain.

"Pemeriksaan saksi kali ini, yang dilakukan penyidik untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara ini," kata Soetarmi.

2. Saksi lain diperiksa di Kejati

Ilustrasi hukum (IDN Times/Sukma Shakti)

Selain Iqbal Asnan, Kejati Sulsel memeriksa enam bendahara serta seorang saksi bernama Abdul Rahim Daeng Nya'la. Pemeriksaan berlangsung maraton di ruang penyidik Kejati Sulsel.

Dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik Kejati Sulsel telah memeriksa sebanyak 148 saksi. "Penyidik berupaya akan segera menentukan tersangka dalam penyidikan perkara ini," kata Soetarmi.

3. Dugaan korupsi honorarium

Balaikota Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin

Kejati Sulsel menyelidiki dugaan korupsi honorarium Satpol PP Makassar setelah menemukan sejumlah fakta. Kasus ini bermula saat ada dugaan penyusunan dan pengaturan penempatan personil Satpol PP Makassar di 14 Kecamatan.

Dalam temuan Kejati Sulsel, sebagian dari anggota Satpol Makassar yang terdaftar namanya sebagai BKO, diduga tidak penah bertugas di lokasi. Sedangkan anggaran honorarium tetap dicairkan oleh pejabat yang disebut tidak berwenang menerima honor itu.