Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Dugaan Diskriminasi, Siswi Asal Makassar Dicoret dari Seleksi Paskibraka
ilustrasi paskibraka (unsplash.com/Mufid Majnun)
  • Polemik muncul setelah siswi Makassar, Cathlyn Yvaeni Lesmana, disebut dicoret dari seleksi Paskibraka nasional dan memicu dugaan diskriminasi etnis di media sosial.
  • DPPI Kota Makassar menilai ada perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan semangat Pancasila serta menyoroti kemungkinan subjektivitas dalam penentuan peserta tingkat pusat.
  • Kesbangpol Sulsel membantah adanya diskriminasi, menjelaskan seleksi dilakukan objektif dengan berbagai aspek penilaian, dan memastikan Cathlyn tetap bertugas di tingkat provinsi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Polemik dugaan diskriminasi dalam seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional mencuat di Sulawesi Selatan (Sulsel). Nama Cathlyn Yvaeni Lesmana, siswi perwakilan Kota Makassar, menjadi sorotan publik usai disebut dicoret dari daftar calon Paskibraka nasional.

Informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial setelah akun TikTok @orangdalam.update menyebut Cathlyn menjadi korban mafia calon Paskibraka. Narasi serupa juga disuarakan akun Instagram DPPI Kota Makassar yang menyoroti dugaan diskriminasi terhadap peserta berlatar etnis Tionghoa.

Cathlyn sebelumnya disebut masuk tiga besar hasil seleksi calon Paskibraka tingkat Sulawesi Selatan. Namun, namanya dikabarkan tidak lagi masuk daftar perwakilan Sulsel ke tingkat nasional dan digantikan peserta lain yang disebut tidak berada di posisi 10 besar.i.

1. DPPI Makassar soroti dugaan diskriminasi

Akun resmi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar mengunggah pernyataan tertulis yang diduga menjadi respons atas polemik proses seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. (Instagram/@dppikotamakassar)

Unggahan DPPI Kota Makassar menilai dugaan perlakuan diskriminatif bertentangan dengan semangat Pancasila. Menurut mereka, tindakan seperti itu juga mencederai nilai persatuan dalam program pembinaan Paskibraka.

"Jika sejak awal peserta sudah dihadapkan pada perlakuan rasis dan diskriminatif, maka yang sedang dibangun bukanlah persatuan, melainkan budaya ketidakadilan yang bertentangan langsung dengan semangat Pancasila," tulis akun tersebut.

DPPI Kota Makassar menegaskan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam proses penjaringan peserta. Mereka juga menyoroti adanya dugaan subjektivitas dalam penentuan peserta menuju tingkat pusat.

2. Kesbangpol Sulsel bantah ada diskriminasi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul Arifin. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Polemik yang berkembang kemudian mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin. Dia membantah adanya praktik titipan maupun diskriminasi rasial dalam proses seleksi calon Paskibraka.

"Dari awal kami pastikan pelaksanaan seleksi utusan kabupaten/kota ke provinsi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada titipan, apalagi diskriminasi rasial," kata Bustanul, Senin (25/5/2026).

3. Penilaian disebut tidak hanya berdasarkan nilai tes

ilustrasi paskibraka (unsplash.com/Mufid Majnun)

Menurut Bustanul, penentuan peserta yang mewakili Sulsel ke tingkat nasional tidak hanya didasarkan pada nilai wawasan kebangsaan (PWK) dan tes intelegensi umum (TIU). Penilaian juga mencakup kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, hingga aspek kepribadian peserta.

Dia menjelaskan seluruh tahapan penilaian ditangani langsung oleh tim seleksi pusat. Tim tersebut terdiri dari unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

Bustanul turut menyinggung isu etnis yang ikut dikaitkan dalam polemik tersebut. Dia menyebut persoalan seleksi tidak seharusnya diarahkan pada latar belakang suku atau etnis peserta.

"Yang agak lucu kenapa yang dipersoalkan adalah utusan Kota Makassar yang kebetulan etnis Tionghoa. Padahal Kota Makassar mengirim tiga utusan putri, dan dari hasil seleksi utusan putri dari Makassar, utusan yang lain lebih tinggi, dari utusan dimaksud, harusnya yang lebih tinggi nilainya itu yang diperjuangkan" katanya.

4. Cathlyn disebut tetap bertugas di tingkat provinsi

ilustrasi paskibraka (shutterstock.com/Dhodi Syailendra)

Bustanul juga membantah adanya pembatalan sepihak setelah pengumuman hasil seleksi. Menurutnya, tidak ada penggantian peserta dalam proses penentuan calon Paskibraka nasional.

"Tidak ada menganulir sepihak atau penggantian, logikanya kalau ada anggapan menganulir pengumuman atau ada penggantian, harusnya ada pengumuman awal dan diganti dengan pengumuman baru, tunjukkan ke saya mana pengumuman yang dianulir atau diganti tersebut," ucap Bustanul.

Meski batal mewakili Sulsel ke tingkat nasional, Cathlyn disebut tetap bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat provinsi.

Editorial Team

Related Article