Makassar, IDN Times - Komisi E DPRD Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi menelusuri dugaan penyelewengan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab menurut temuan Kementerian Sosial, ditengarai ada aparatur sipil negara (ASN) yang turut menjadi penerima.
"Kita meminta kepada Dinas Sosial Sulsel untuk segera mengecek kebenaran itu, karena ASN tidak boleh menerima PKH, itu bukan haknya" kata anggota Komisi E John Rende Mangontan dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).
Menurut temuan Kemensos, terdapat 31.642 ribu ASN dari 34 provinsi menerima bantuan PKH dari pemerintah. Rinciannya, 28.965 ASN aktif dan sisanya adalah pensiunan. Untuk Sulsel, diperkirakan ada seribuan ASN menerima PKH tersebut.
"Jadi ada sekitar seribuan ASN di Sulsel menerima PKH. Tolong pak Kadis (Irawan Bintang) dijelaskan itu," kata John saat rapat dengan Dinsos Sulsel.
Legislator fraksi Golkar itu berharap Dinsos bergerak cepat menelusuri hasil temuan Kemensos. Itu diperlukan untuk memastikan apa yang disampaikan oleh pusat benar, sebab jelas sebagai sebuah pelanggaran.
Apabila benar ada ASN yang mendapatkan PKH itu, harus dikembalikan, sebab bukan haknya. ASN hidupnya sudah ditanggung negara, begitu pun pensiunan ASN. .
"Dinsos jangan menunggu bola tapi harus jemput bolanya. Kalau melihat jumlahnya di Sulsel, angkanya itu lumayan tinggi dari provinsi lainnya," ujar John.
Kepala Dinsos Sulsel Irawan Bintang menyampaikan pihaknya segera menindaklanjuti temuan Kemensos. "Memang sampai saat ini belum didapat datanya. Kalau seandainya ada NIK-nya, pasti akan mudah dicek. Saya terus terang kaget dengan informasi ini," katanya.
Melalui informasi tersebut, kata dia, Dinsos segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengecek apakah seribuan ASN ini diduga menerima bantuan PKH, benar atau tidak. Namun pihaknya masih terkendala karena pengisian data penerima data penerima PKH dari 24 kabupaten kota di Sulsel, sedangkan pemerintah provinsi hanya menerima laporan.
"Kami di provinsi hanya bisa mengintip jumlahnya, tapi tidak bisa mengubah. Kalau di kabupaten kota mereka bisa mengubah dan memperbaiki datanya," katanya.