Ditolak DPRD, Nurdin Abdullah Curhat Soal Pengadaan Helikopter

30 Nov 2019, 05:42 WIB

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (tengah). IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Gubernur Nurdin Abdullah bercerita soal usulan pengadaan helikopter, saat menghadiri rapat paripurna persetujuan APBD di DPRD Sulawesi Selatan, Jumat (29/11) malam. Pengadaan yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu sebelumnya ditolak Badan Anggaran DPRD pada rapat finalisasi jelang paripurna.

Berpidato di hadapan para legislator DPRD, Nurdin bercerita soal asal usul rencana pembelian helikopter. Semua bermula saat bencana banjir melanda sebelas daerah di Sulsel pada Januari tahun 2019 lalu. Nurdin mengaku mendapat saran dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar menyediakan helikopter untuk digunakan kondisi tanggap bencana.

“Oleh seluruh anggota Forkopimda, diberikan saran bahwa di daerah seluas Sulsel ini dibutuhkan alat transportasi yang bisa menjangkau dengan cepat. Disarankanlah oleh BPBD untuk menganggarkan helikopter,” kata Nurdin.

1. Rencana pembelian dibatalkan sebelum pembahasan RAPBD

IDN Times/Asrhawi Muin

Dalam merencanakan pembelian heli, Gubernur Nurdin menyatakan telah membentuk tim dengan kalangan TNI Angkatan Udara. Awalnya direncanakan anggaran belanja senilai Rp30 miliar. Namun setelah dicermati, anggaran itu ternyata tidak cukup untuk membeli heli berstandar penanganan bencana.

Karena anggaran daerah terbatas, Nurdin pun mengurungkan niat pembelian heli. Dia telah meminta BPBD Sulsel agar mencoret usulan belanja tersebut, sebelum Rancangan APBD diajukan ke DPRD untuk dibahas.

“Kita sudah batalkan sebelum pembahasan (di DPRD), cuma kecolongan masuk RKA (rencana kerja dan anggaran),” ucap Nurdin.

2. Gubernur bakal minta bantuan helikopter ke Basarnas

Ilustrasi helikopter. Dok.BNPB

Banggar DPRD Sulsel menolak usulan pengadaan helikopter, melalui rapat finalisasi RAPBD Jumat (29/11) petang. Usulan anggaran Rp30 miliar dianggap tanggung untuk standar transportasi keperluan bencana, termasuk operasional dan perawatan.

Gubernur mengatakan, Pemprov Sulsel telah menyiapkan alternatif untuk menghadapi situasi tanggap bencana. Dia telah meminta BPBD Sulsel bersurat ke Basarnas di Jakarta, agar menempatkan setidaknya satu unit helikopter di Makassar. Sehingga sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Pemprov bisa menggunakannya segera untuk keperluan tanggap darurat.

“Kita segera menghadapi musim hujan, jadi harus siap-siap,” Nurdin melanjutkan.

3. DPRD tetap alokasikan biaya sewa helikopter

Rapat paripurna DPRD Sulsel. IDN Times/Aan Pranata

DPRD Sulsel menolak usulan Pemprov untuk pengadaan helikopter. Sebagai gantinya, dialokasikan anggaran belanja untuk penyewaan sarana transportasi tersebut. Sistem sewa juga sudah kerap diterapkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya.

“Kita sisakan Rp18 miliar,” kata Ni’matullah, Wakil Ketua DPRD Sulsel.