Dishub Sebut Potensi Pemudik di Sulsel Tembus 1,4 Juta Orang

Arafah mengatakan, potensi pemudik dengan tujuan Sulsel masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain. Secara nasional, Sulsel ada di urutan ke-12 sebagai daerah tujuan mudik angkutan lebaran tahun ini. Sedangkan daerah tujuan mudik tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Peresentase kita di Sulsel sebagai daerah tujuan mudik termasuk rendah dari daerah Jawa," ucap Arafah.

Larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 berlaku untuk Sulsel, dengan pengecualian wilayah anglomerasi Makassar, Maros, Gowa, Takalar (Mamminasata). Selain itu perjalanan dinas di masa itu dibolehkan bagi  ASN, pegawai BUMN/BUMD Polri, TNI, serta swasta yang dilengkapi surat tugas.

Pemerintah masih membolehkan masyarakat bepergian antar daerah untuk kunjungan keluarga sakit, atau kunjungan duka anggota keluarga. Demikian juga bagi ibu hamil dan pendampingnya.

Jika melanggar, pemudik akan dikenakan sanksi yakni diarahkan putar balik ke daerah asal. Sedangkan badan usaha dikenakan sanksi administratif.

Selanjutnya, larangan pengoperasian sarana transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang. Pengecualian bagi kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI, PMI dan WNIB, dan ABK WNI yang berkerja di kapal asing.

Dibolehkan angkutan laut antar pulau/pelabuhan dalam wilayah kecamatan, kabupaten atau provinsi. Pengecualian juga bagi kapal yang melayani TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang bertugas.

Selanjutnya, angkutan laut perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan serta angkutan barang logistik dalam hal kapal kargo yang tersedia tidak mencukupi. Bagi operator yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Larangan pengoperasian sarana transportasi udara berlaku untuk semua pesawat penumpang. Pengecualian bagi yang melayani pimpinan tinggi negara dan tamu kenegaraan, operasional kedutaan, konsulat jenderal,  konsulat asing dan organisasi internasional.

Pengecualian juga berlaku bagi operasional repatriasi WNI dan WNA, operasional penegak hukum dan pelayanan darurat, Angkutan kargo, dan angkutan perintis. Begitu juga perjalanan atas seizin Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Badan usaha angkutan udara yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan.