Demo Tuntut Pembentukan Provinsi Luwu Raya di Makassar Ricuh

Aliansi Wija To Luwu terlibat bentrok dengan anggota Satpol PP di Gubernur Sulsel, Senin (12/1/2026). (Dok Video Warga).

Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya, Abdul Hafid mengatakan bentrokan terjadi akibat salah satu massa aksi mendapat tindakan represif dari anggota Satpol PP.

"Awalnya kawan kami orasi di pagar (gerbang Kantor Gubernur) pas orasi ditarik dan diinjak - injak sehingga kawan kami melakukan lemparan, akibat aksi represif anggota Satpol PP, kawan kami mengalami luka lebam dan sesak napas," ujar Hafid kepada IDN Times via sambungan telepon, Senin.

Hafid menjelaskan, kehadiran aliansi Aliansi Wija To Luwu di Kantor Gubernur untuk mendesak Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan DPRD Sulsel agar melakukan percepatan DOB Luwu Tengah dan pemekaran Provinsi Luwu Raya.

"Ada dua cara yang bisa ditempuh, pertama mengajukan diskresi langsung kepada Presiden Prabowo dan mengajukan format otonomi khusus kepada Luwu Tengah," ujarnya.

Ia menegaskan, Aliansi Wija To Luwu menuntut percepatan pemekaran Provinsi Luwu Raya karena jarak antara ibu kota Provinsi Sulsel dan Luwu Raya sangat jauh dan menurutnya selama ini, pemerataan pembangunan insfrastruktur dengan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat jauh tertinggal.

"Teman-teman IPMIL mengatakan bahwa semboyan Tana Luwu adalah wanua mapatuo naewai alena, (negeri yang menghidupi dirinya sendiri) tanah yang kaya," ucapnya.

Namun kenyataanya, kata Hafid, dari tiga kabupaten dan satu kota di Tanah Luwu, ada dua kabupaten yang masuk dalam lima kategori daerah termiskin di Sulsel.

"Kabupaten Luwu urutan 3 dan Luwu Utara diurutan ke 4, itukan jadi pertanyaan besar," ungkapnya.

Aliansi Wija To Luwu terlibat bentrok dengan anggota Satpol PP di Gubernur Sulsel, Senin (12/1/2026). (Dok Video Warga).

Padahal secara historis, lanjut Hafid, Datu Luwu ke - 36, Andi Djemma pada saat mengintegrasikan diri ke dalam NKRI telah dijanjikan bahwa Tanah Luwu akan dijadikan sebagia daerah istimewa atau setingkat provinsi.

Selain itu, IPMIL Raya menilai percepatan pemekaran Provinsi Luwu Raya agar daerah tersebut dapat mengelola sendiri sumber daya alam yang selama ini terus dieksploitasi. Meskipun secara asas manfaat, kata Hafid, ada subsidi silang antara kabupaten.

"Namun Luwu Utara dan Kabupaten Luwu yang jaraknya dekat dari Luwu Timur bahkan sebagai daerah industri ekstraktif yang besar dibawa naungan PT Vale dan beberapa PT lainnya, masih tertinggal jauh soal pemerataan pembangunan insfrastruktur dan pembangunan kapasitas SDM-nya," jelasnya.

Aspek pembangunan lain yang menjadi perhatian serius yakni akses jaringan komunikasi dan teknologi yang belum merata di wilayah Luwu Utara, antara lain Rampi dan Seko. "Sementara hari ini orang sudah berbicara soal AI kalau bicara AI kan pasti butuh jaringan," tandasnya.

Salah satu anggota Satpol PP yang terluka akibat bentrok saat aksi pemekaran Luwu Raya di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (12/1 /2026). (Dok. IDN Times).

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Arwin Azis menyebut, ada enam orang luka dari pihak Satpol PP akibat bentrokan tersebut.

“Banyak, ada 6 orang. 5 orang itu kepalanya robek, sementara dijahit. Ada beberapa luka lain. Semua personel yang luka sudah diobati,” terangnya.

Terkait isu pemukulan terhadap massa aksi, Andi Arwin membantah adanya tindakan tersebut. “Itu tidak ada, perlu saya klarifikasi. Yang katanya dipukul adalah mahasiswa yang jatuh di pagar tadi. Dia manjat pagar, jatuh dan ditolong oleh personel kami. Tidak ada dipukul,” bantahnya.

Ia menjelaskan bentrokan terjadi saat massa aksi memaksa untuk masuk ke kantor Gubernur. Padahal itu dilarang karena merupakan objek vital yang tidak bisa seenaknya diduduki.

"Pada prinsipnya, Satpol PP Provinsi hadir mengawal wibawa provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak seenaknya,” ungkapnya.